Puluhan petani dari Jawa Tengah melakukan aksi di depan Istana Negara untuk menuntut dibatalkannya izin pembangunan pabrik semen yang telah berdiri di daerah mereka, Senin (13/3/2017).
Berdirinya pabrik PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) di daerah Kendeng, Rembang, Jawa Tengah mengundang sejumlah perdebatan. Kelanjutan proyek pabrik semen di Pegunungan Kendeng Rembang, Jawa Tengah itu ditentukan Kajian Lembaga Hidup Strategis.

Kajian Lembaga Hidup Strategis (KLHS) menjadi dasar sebuah proyek yang menyinggung lingkungan hidup akan diteruskan atau diperbaiki pemenuhan syaratnya. KLHS tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis.

KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Kajian ini melibatkan dan disepakati Pemerintah Pusat dan Daerah.

Patut diduga, kajian itu bakal menguntungkan Semen Indonesia. Pengamat Lingkungan Hidup dari Center for Information and Development Studies (Cides) M. Rudi Wahyono mengatakan penutupan pabrik semen tersebut mengancam ribuan tenaga kerja yang ada di pabrik dan berpotensi memberikan pengangguran baru di wilayah Rembang.

"Stok semen yang ada pun akan berkurang, dan memungkinkan Indonesia harus mengimpor semen dari negara lain demi menuntaskan pekerjaan rumah dalam pembangunan infrastruktur," kata Rudi melalui CNN Indonesia.

Penutupan pabrik Semen Indonesia di Rembang juga disebut-sebut menjadi penyebab anjloknya saham. Bupati Rembang Abdul Hafidz menilai selain turunnya saham Semen Indonesia, efek lain dari penutupan pabrik Semen Indonesia di Rembang ini yakni kepada masyarakat luas.

Hafidz mengatakan, jika KLHS menolak pendirian Semen Indonesia di Rembang yang memiliki kapasitas 4 juta ton per tahun, dikhawatirkan adanya penolakan yang sama di rencana Pembangunan Semen Tuban yang memiliki kapasitas 14 juta ton per tahun.

Jika itu terjadi, kata Hafidz, Indonesia akan mengalami kekurangan pasokan semen dan proses pembangunan infrastruktur akan terhambat. Dikhawatirkan, semen dari China atau afiliasinya yang nantinya akan menguasai pasaran.

Selain itu, jika KLHS menolak pendirian pabrik Semen Indonesia di Rembang, wilayah dari proyek Semen Indonesia di Rembang merupakan lahan bebas. Perusahaan semen lain bisa mengajukan pendirian pabrik semen di lokasi tersebut. Padahal ada 15 perusahaan semen di Indonesia yang merupakan kompetitor dari Semen Indonesia.

Keberadaan pabrik semen kembali menuai penolakan setelah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali menerbitkan izin lingkungan baru. Padahal, konflik tambang semen di Rembang sudah diputuskan Mahkamah Agung pada 5 Oktober lalu. MA memerintahkan gubernur mencabut izin lingkungan penambangan PT Semen Indonesia.

Dengan izin tersebut, keputusan soal pemberhentian sementara aktivitas pabrik semen di Rembang yang dikeluarkan pada 16 Januari 2017 dicabut. Keputusannya itu sudah ditembuskan ke beberapa menteri dan dinas-dinas terkait.

Beberapa kegiatan yang mendapatkan izin antara lain penambangan batu gamping di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem serta penambangan tanah liat serta sarana dan prasarana di Desa Tegaldowo, Desa Kajar, Desa Pasucen, dan Desa Timbrangan, Kecamatan Gunem serta Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu.

Ganjar menggunakan diskresi atau kebijakan tersendiri yang diambilnya untuk mengisi kekosongan hukum pascaputusan peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung. Dia telah melaporkan penggunaan diskresi kepada Presiden Joko Widodo. Dia juga mengirim surat pada Bupati Rembang Abdul Hafidz, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jateng, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jateng.

Masyarakat Rembang yang terdiri dari para petani kemudian menggelar aksi menyemen kaki mereka di depan Kompleks Istana Kepresidenan. Mereka berkeras menolak keberadaan pabrik semen di lingkungan mereka.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...-semen-kendeng

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Kisah penyidik KPK saat memeriksa Miryam

- Bawaslu dan KPU DKI terima honor dari tim Ahok-Djarot

- Pasha Ungu berbelah status pejabat dan biduan