Jakarta, HanTer - Ketua Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Komtak), Lieus Sungkharisma, mengungkapkan bahwa pihak tengah mendata ulang terkait lahan bermasalah Pemprov DKI di Cengkareng Barat, Jakarta Barat.

"Telah jelas terdapat unsur korupsi yang dilakukan oleh petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)," ujar Lieus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (31/3/2017).

Ia mengatakan, sebelum menindaklanjuti permasalahan korupsi tersebut ke Plt Gubernur DKI, Soni Sumarsono, Kejaksaan Agung dan Kepolisian, pihaknya mencoba mendata ulang dengan melakukan survei ke lokasi lahan dengan memasang spanduk Komtak di lokasi itu.

Dalam kesempatan itu, ia ditemani oleh Zhang Wei Jan, aktifis yang selalu kritis akan permasalahan kemasyarakatan di DKI Jakarta.

"Permasalahan korupsi di lahan pertanian ini sebenarnya sudah lama berlangsung. Tapi kenapa kok seperti jalan di tempat, dan kami dari Komtak merasa berkewajiban menindaklanjuti permasalahan ini dengan mengumpulkan data terakhir dan menindak lanjuti secara hukum ke kepolisian," ucap Lieus didampingi Risma, sekretaris Komtak, di lokasi itu.

Pada kesempatan itu pula, Zhang Wei Jan, turut mempertanyakan keseriusan Komisi Pemberantasan Korupsi dan aparat kepolisian dalam mengungkap korupsi pembelian lahan pertanian tersebut.

"Turunnya Komtak saat ini berupaya untuk mengingatkan masyarakat agar kembali fokus terhadap kasus-kasus korupsi yang melibatkan Basuki yang tertutup selama ini isu-isu lain," tukas Lieus.

Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta membeli lahan tersebut untuk mencapai target yang diusung Ahok, yakni membangun 17 ribu unit rumah susun sewa sederhana pada Oktober 2017. Lahan yang dibeli tersebut berada di Cengkareng Barat, Jakarta Barat, seluas 4,6 hektar.

Pembelian itu, ternyata bermasalah tak hanya setelah transaksi dilakukan pada November 2015, tanah itu ternyata milik Dinas Kelautan Pemprov DKI sejak 1967. Dengan kata lain, Pemprov DKI diduga melakukan pembelian lahan miliknya sendiri.

Rasidin Nur, salah satu tokoh masyarakat yang dianggap tahu seluk-beluk tanah di Cengkareng sudah meminta Pemprov DKI Jakarta tak melanjutkan rencana pembelian lahan di Jalan Lingkar Luar tersebut, namun permintaan tersebut tidak diindahkan.