JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sempat menghela napas sambil menggelengkan kepalanya saat diminta menanggapi pernyataan pesaingnya, Anies Baswedan, yang menyebut Pemprov DKI Jakarta belum menerapkan sistem open governance.

Ahok melipat kedua tangannya di depan dada seraya menanggapi pernyataan tersebut.

"Maksud open governance itu apa? Maksudnya kan supaya rakyat mengetahui apa yang kami lakukan," kata Ahok di Jalan Proklamasi Nomor 53, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/3/2017).

Selain itu, Ahok menjelaskan, sebuah tata kelola terbuka akan menghasilkan partisipasi publik yang bermanfaat untuk menghindari terjadinya korupsi atau penyimpangan lain dan dapat meningkatkan pelayanan publik.

Ahok menuturkan, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan tata kelola yang terbuka. Ahok mencontohkan, eksekutif dapat mengetahui kemunculan anggaran pengadaan perangkat uninterruptible power supply (UPS) dari sistem e-budgeting.

"E-budgeting partisipasi dari mana? Dari e-musrenbang dan sekarang saja sudah didata ada 29.000 lebih laporan (usulan) dari bawah (RT/RW, kelurahan, kecamatan), ada beberapa (program) sudah diselesaikan dan beberapa ditolak," kata Ahok.

Jumlah usulan kegiatan di dalam e-musrenbang itu, ucap Ahok, dapat bertambah maupun berkurang. Sebab, kata dia, banyak kegiatan yang sudah dapat diatasi melalui aplikasi aduan Qlue.

Hal-hal kecil, menurut Ahok, sudah dapat diatasi oleh pekerja harian lepas (PHL) seperti petugas penanganan sarana dan prasarana umum (PPSU).

"Kami kurang open governance apa lagi? Saking supaya DKI open governance dan bermanfaat, kami wajibkan transaksi non-tunai, agar arah uangnya dari mana mau ke mana, jelas sekali," kata Ahok.

Anies sebelumnya mengungkapkan keinginannya mengimplementasikan sistem open governance, atau mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan jika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Keinginan itu juga dia sampaikan saat mengikuti debat cagub-cawagub DKI Jakarta putaran pertama.

"Pertanyaan tadi kenapa di Jakarta belum (diterapkan open governance), saya rasa soal kemauan (Pemprov DKI). Kalau infrastrukturnya sudah ada. Di tempat lain sudah pake lho," ujar Anies, usai menghadiri pertemuan dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (23/3/17).

Dengan open governance, Anies membayangkan ke depannya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta hingga ke tingkat kelurahan akan diketahui warga. Dia berjanji akan mempermudah akses agar warga dapat mengawasi kinerja Pemprov DKI.

"Justru pemerintah (harus) terbuka. Kenapa? Lah, ini uang negara kok, uang rakyat kok," ujar Anies.