Jubir Ahok: Lima Tahun Terakhir Jakarta Sudah Open Governance
Haris Fadhil - detikNews


Jubir Ahok: Lima Tahun Terakhir Jakarta Sudah Open Governance Foto: Ari Saputra

Jakarta -Juru bicara pasangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat, Raja Juli Antoni menyatakan dalam lima tahun terakhir DKI Jakarta sudah menerapkan open governance. Menurutnya semua hal mengenai Pemprov DKI bisa diakses secara terbuka oleh masyarakat.

"Lima tahun terakhir pemerintah DKI telah melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan yang terbuka (open governance)," kata Raja Juli dalam keterangan tertulisnya kepada detikcom, Sabtu (25/3/2017).

Pernyataan Raja Juli itu disampaikan menyusul adanya ucapan dari lawan Ahok-Djarot, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI putaran kedua yang ingin menerapkan open governance di Jakarta. Dia berharap pasangan Anies-Sandiaga dalam Pilkada DKI putaran kedua lebih membuka wawasan soal apa yang sudah dijalankan oleh Pemrov DKI selama ini.

"Yang Anies perlu lakukan kalau benaran berniat menjadi gubernur adalah membuka matanya (open eyes) dan membuka wawasannya (open-minded)," ungkap Raja Juli.

Lebih lanjut dia menjelaskan semua hal terkait Pemprov DKI bisa diakses datanya secara terbuka, dari R-APBD, APBD (bahkan sampai satuan tiga), keputusan-keputusan, khusunya Pergub, hasil-hasil rapat dan dokumen-dokumen lainnya via jakarta.go.id. Bahkan, kasus Al-Maidah 51 merupakan risiko dari open governance Pemprov DKI yang mengunggah semua hasil rapat dan kunjungan Gubernur DKI tanpa diedit sedikit pun.

"Anies lupa atau pura-pura lupa bahwa dengan e-budgeting, Ahok-Djarot berhasil mengungkap skandal begal APBD yang dari tahun ke tahun merampok uang rakyat," ujarnya.

Kemudian, menurut Raja Juli ada juga aplikasi Qlue dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menjadi bentuk dari open governance di jajaran Pemprov DKI. "Sekali lagi Anies tidak boleh asbun (asal bunyi) untuk mengembangkan isu asbak (asal bukan Ahok) demi kekuasaan," ucap Raja Juli.

Sebagai informasi, Cagub DKI Anies Baswedan menyatakan keinginannya untuk membuat tata kelola pemerintahan di DKI Jakarta mengadopsi pola open government (pemerintahan terbuka). Anies menjelaskan bahwa open government memberikan kesempatan kepada seluruh warga DKI untuk terlibat dalam pemerintahan.

"Kita sekarang sudah masuk di era open government. Artinya pemerintah membuka seluruh akses informasi, dasar mengambil keputusan, termasuk keputusannya kepada seluruh warga," ujar Anies dalam diskusi bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (24/3) kemarin.
(HSF/bag) https://news.detik.com/berita/d-3457...960.1490486967

provinsi DKI gak masuk 10 besar Keterbukaan Informasi Publik (KIP),
http://metro.news.viva.co.id/news/re...rbukaan-publik

Pelayanan Publik Buruk,
http://tarulh.com/2016/07/27/ombudsm...ik-di-jakarta/

Akuntabilitas Kinerja Rendah...
https://mediaharapan.com/kinerja-aho...-urutan-ke-18/