Metrotvnews.com, Jakarta: Teror mengampiri Ahmad Ishomuddin tak lama setelah dia bersaksi untuk terdakwa Basuki Tjahaha Purnama (Ahok) dalam kasus dugaan penodaan agama. Rais syuriah PBNU Jakarta itu dihadirkan dalam sidang ke-15 yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian pada 21 Maret 2017.


'Lebih dari cukup buktinya. Beliau cerita semuanya (teror) sama saya,' kata anggota tim kuasa hukum Ahok, Humphrey Djemat, saat dihubungi Metrotvnews.com, kemarin.


Sejumlah teror yang didapat Ahmad antara lain celaan hingga ancaman demonstrasi pada Jumat 24 Maret. Ia juga mendapat desakan agar meletakkan jabatan sebagai wakil ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).


Baca: Ahmad Ishomuddin Diteror Usai Jadi Saksi Ahli di Sidang Ahok


Hari ini, Humprey mengirimkan penjelasan Ahmad Ishomuddin secara lengkap terkait teror terhadap dirinya. Metrotvnews.com menampilkan lengkap tulisan dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung ini. Berikut tulisannya:


Tabayun setelah Sidang Ke-15 Kasus Penodaan Agama

Oleh: Ahmad Ishomuddin 


Beberapa waktu lalu saya diminta oleh penasehat hukum bapak BTP (Ahok) untuk menjadi saksi ahli atas kasus penodaan agama yang didakwakan kepadanya. Penasihat hukum dalam UU Advokat juga termasuk penegak hukum di negara konstitusi Republik Indonesia, sebagaimana dewan hakim dan para JPU (Jaksa Penuntut Umum). Karena kesadaran hukumlah saya bersedia hadir dan menjadi saksi ahli dalam sidang ke-15. 


Saya menyadari betul dan sudah siap mental menghadapi risiko apa pun, termasuk mempertaruhkan jabatan saya yang sejak dulu saya tidak pernah memintanya, yakni baik sebagai Rais Syuriah PBNU (periode 2010-2015 dan 2015-2020) maupun Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat (2015-2020), demi turut serta menegakkan keadilan itu.


Sebab, sepertinya umat Islam sudah lelah dan kehabisan energi karena terlalu lama mempersengketakan kasus pak BTP (Ahok). Sebagian umat yakin ia pasti bersalah dan sebagian lagi menyatakan belum tentu bersalah menistakan QS Al-Maidah ayat 51.


Oleh sebab itu, persengketaan dan perselisihan tersebut segera diselesaikan di pengadilan, agar di negara hukum kita tidak memutuskan hukum sendiri-sendiri. Saya hadir, sekali lagi saya nyatakan, di persidangan karena diminta dan karena ingin turut serta terlibat untuk menyelesaikan konflik seadil-adilnya di hadapan dewan hakim yang terhormat.  


Saya hadir di persidangan bukan atas nama PBNU,  MUI, maupun IAIN Raden Intan Lampung, melainkan sebagai pribadi. Tidak mewakili PBNU dan MUI karena sudah ada yang mewakilinya. 


Saya bersedia menjadi saksi ahli pada saat banyak orang yang diminta menjadi saksi ahli pihak pak BTP berpikir-pikir ulang dan merasa takut ancaman demi menegakkan keadilan. Dalam hal ini saya berupaya menolong para hakim agar tidak menjatuhkan vonis kepadanya secara tidak adil (zalim), yakni menghukum orang yang tidak bersalah dan membebaskan orang yang salah. 




Sidang ke-11 kasus penodaan agama. Foto: MI/Bary Fathahillah


Tentu karena saya juga berharap agar seluruh rakyat Indonesia tenang dan tidak terus menerus gaduh apa pun alasannya hingga vonis dewan hakim diberlakukan. Rakyat harus menerima keputusan hakim agar tidak ada lagi anak bangsa ini main hakim sendiri di negara hukum.


Saya hadir sebagai saksi ahli agama karena dinilai ahli oleh para penasehat hukum terdakwa, dan di muka persidangan saya tidak mengaku sebagai ahli tafsir,  melainkan fiqih dan ushul al-fiqh. Suatu ilmu yang sudah sejak lama saya tekuni dan saya ajarkan kepada para penuntut ilmu. Namun, itu bukan berarti saya buta dan tidak mengerti sama sekali dengan kitab-kitab tafsir.


Alhamdulillah, saya dianugerahi oleh Allah kenikmatan besar untuk mampu membaca dan memahami dengan baik berbagai referensi agama seperti kitab-kitab tafsir berbahasa Arab, bukan dari buku-buku terjemahan. Semua itu adalah karena barakah dan sebab doa dari orang tua dan para kiai saya di berbagai pondok pesantren. 


Saat saya ditanya tentang pendidikan terakhir saya oleh ketua majelis hakim, saya menjawab bahwa pendidikan formal terakhir saya adalah Strata 2 konsentrasi Syari'ah. Saya memang belum bergelar Doktor, meski saya pernah kuliah hingga semester 3 di program S-3 dan tinggal menyusun disertasi namun sengaja tidak saya selesaikan. 


Jika ada yang menyebut saya Doktor, saya jujur dengan mengklarifikasinya sebagaimana saat orang menyebut saya haji, karena benar saya belum haji. Bagaimana saya mampu berhaji, saya miskin dan banyak orang yang tahu bahwa saya sekeluarga hidup sederhana di rumah kontrakan yang sempit.  


Namun, sungguh saya tidak bermaksud melakukan pembohongan publik. Saya yakin sepenuhnya bahwa penguasaan ilmu dan kemuliaan itu adalah diberikan oleh Allah kepada para hamba yang dikehendaki-Nya dan karenanya saya tidak pernah merendahkan siapa saja. 


Titel kesarjanaan, gelar panggilan kiai haji, dan pangkat bagi saya bukanlah segalanya. Saya berusaha menghormati siapa saja yang menjaga kehormatannya. 




Ahok dan sejumlah kuasa hukumnya. Foto: MI/Ramdani


Bagi saya berbeda pendapat adalah biasa dan wajar saja dan karenanya saya tetap menaruh hormat kepada siapa saja yang berbeda dari saya, terutama kepada orang yang lebih tua, lebih-lebih kepada para kiai sepuh. 


Dalam persidangan ke-15 itu tentulah saya menjawab dengan benar, jujur, tanpa sedikit pun kebohongan. Di bawah sumpah semua pertanyaan yang diajukan, baik oleh Majelis Hakim, para Penasihat Hukum, maupun para para Jaksa Penuntut Umum (JPU). 


Apabila para saksi, baik saksi fakta maupun saksi ahli, yang diajukan JPU lebih bersifat memberatkan terdakwa karena yakin akan kesalahannya, maka saya sebagai saksi ahli agama yang diajukan oleh para Penasihat Hukum bersifat meringankannya. Selanjutnya, nanti majelis hakimlah yang akan memutuskannya. 


Kesaksian itu saya berikan berdasarkan ilmu, sama sekali bukan karena dorongan hawa nafsu seperti karena ingin popularitas, karena uang, dan atau keuntungan duniawi lainnya. Sungguh tidaklah adil dan bertentangan dengan konstitusi jika saya disesalkan, dilarang, dimaki-maki, diancam dan bahkan difitnah karena kesaksian saya itu, baik di dunia nyata maupun di dunia maya.


Sangat disesalkan bahwa gelombang fitnah dan teror telah menimpa saya, terutama di media sosial yang kebanyakan ditulis dan dikomentari tanpa tabayun. 


Berita yang beredar tentang diri saya dari sisi-sisi yang tidak benar langsung dipercaya dan segera terburu-buru disebarluaskan. Di antaranya berita bahwa saya menyatakan bahwa QS Al-Maidah ayat 51 tidak berlaku lagi, tidak relevan, atau expired.  


Berita itu berita bohong (hoax). Yang benar adalah bahwa saya mengatakan bahwa konteks ayat tersebut dilihat dari sabab an-nuzulnya terkait larangan bagi orang beriman agar tidak berteman setia dengan orang Yahudi dan Nasrani karena mereka memusuhi Nabi, para sahabatnya, dan mengingkari ajarannya. 


Ayat tersebut pada masa itu tidak ada kaitannya dengan pemilihan pemimpin, apalagi pemilihan gubernur. Ada pun kini terkait pilihan politik ada kebebasan memilih. Dan jika berbeda, hendaklah saling menghormati dan tidak perlu memaksakan pendapat dan tidak usah saling menghujat.




Kata ' awliya' ' yang disebut dua kali dalam ayat tersebut jelas terkategori musytarak, memiliki banyak arti/makna, sehingga tidak monotafsir, tetapi multitafsir. Pernyataan saya tersebut saya kemukakan setelah meriset dengan cermat sekitar 30 kitab tafsir,  dari yang paling klasik hingga yang paling kontemporer. 


Saya sangat mendambakan dan mencintai keadilan. Oleh sebab itu, setiap ada berita penting menyangkut siapa saja, baik muslim maupun non muslim, lebih-lebih jika menyangkut masa depan dan menentukan baik-buruk nasibnya, jangan tergesa-gesa dipercaya. 


Untuk menilai secara adil dan menghindarkan kezaliman menimpa siapa pun, maka berita itu harus diteliti benar tidaknya dengan hati-hati, wajib dilakukan tabayun (klarifikasi) kepada pelakunya atau ditanyakan kepada warga di tempat kejadian perkara. 


Dalam hal terkait pak BTP (Ahok) saya tahu bahwa dalam mengeluarkan sikap keagamaan yang menghebohkan itu, MUI Pusat tidak melakukan tabayun (klarifikasi) terlebih dahulu, baik terutama kepada pak BTP (Ahok) maupun langsung kepada sebagian penduduk Kepulauan Seribu. Karena, MUI Pusat merasa yakin dengan mencukupkan diri dengan hanya menonton video terkait dan memutuskan Ahok bersalah menistakan al-Qur'an dan Ulama. 


Padahal, dalam Alquran diperintahkan agar umat Islam bersikap adil, dan sebaliknya dilarang zalim, kepada siapa saja meskipun terhadap orang yang dibenci. Maka, janganlah berlebihan dalam hal apa saja, termasuk jangan membenci berlebihan hingga hilang rasa keadilan. 


Bila kemudian saya menyatakan pendapat yang berbeda dengan Ketua Umum MUI (K.H. Ma'ruf Amin) sebagai saksi fakta dan Wakil Rais Aam PBNU (K.H. Miftahul Akhyar) sebagai saksi ahli agama di sidang pengadilan itu, itu hal biasa, wajar, dan hal yang lazim. Bagi saya berbeda pendapat itu tidak menafikan penghormatan saya kepada dua kiai besar tersebut. 


Dalam hal yang didasari oleh ilmu, bukan hawa nafsu,  berbeda itu biasa dan merupakan sesuatu yang berbeda dari persoalan penghormatan. Sebagai muslim, saya terus memerangi nafsu untuk bersikap tawadlu' (rendah hati) sepanjang hayat. 


Terhadap setiap pujian kepada saya, saya tidak bangga dan saya kembalikan kepada pemilik semua pujian yang sesungguhnya, Allah ta'ala. Sebaliknya, terhadap caci maki, celaan, fitnah dan apa saja yang menyakiti hati saya tidak kecewa dan tidak takut,  karena saya menyadari keberadaan para pencaci di dunia yang sementara ini. 


Saya harus berani menyampaikan apa yang menurut ilmu benar. Rasanya percuma hidup sekali tanpa keberanian dan menjadi pengecut. Kebenaran wajib disampaikan, betapa pun pahitnya. 


Hanya kepada Allah saya mohon petunjuk dan perlindungan. Semoga kita dijauhkan dari kezaliman,  kejahatan syetan (jenis manusia dan jin), dan dijauhkan dari memperturutkan hawa nafsu.



Sumber : http://news.metrotvnews.com/hukum/GN...ksi-untuk-ahok

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Al Maidah 51 Disebut Hanya Dipakai saat Perang

- Sikap Keagamaan MUI Disebut Pemicu Membesarnya Permasalahan Ahok

- Massa Pro dan Kontra Terus Mengawal Sidang Ahok