Rimanews - Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian, menegaskan bahwa pulau hasil reklamasi tidak khusu diperuntukkan warga berpaspor Cina. Dia berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi isu tersebut.

"Itu tidak akurat," kata Karnavian, saat berbicara di depan hadirin Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, di Jakarta, hari ini.


Dia katakan itu menanggapi pertanyaan hadirin terkait isu reklamasi di Teluk Jakarta. Dia mengatakan, pemerintah Cina belakangan mengeluarkan kebijakan baru yaitu soal larangan bagi warganya membeli aset properti di luar negeri. Alasannya, agar perputaran uang deras terjadi di dalam negeri Cina.

Menurut dia, Indonesia dan Cina memang memiliki kerja sama dalam beberapa bidang, salah satunya pengembangan infrastruktur di dalam negeri, yang sebaiknya tidak ditanggapi secara berlebihan.

Kendati demikian, Karnavian mengajak setiap warga Indonesia—khususnya umat Islam—untuk turut mengawal kerja sama bilateral dua negara saling menguntungkan.

Pemerintah, kata dia, sejatinya terus mengupayakan kerja sama bilateral itu memberi manfaat bagi dua negara. Salah satu syarat kerja sama itu adalah pemerintah Indonesia harus menjadi pihak yang berkuasa mengendalikan kerja sama.

"Formula kerja samanya, uangnya masuk tapi kita yang atur. Sebab kalau peluang itu dilewatkan, rugi kita," kata dia.