Yogyakarta - Hingga saat ini KPK belum menyampaikan siapa saja pihak yang sudah mengembalikan uang terkait kasus e-KTP. KPK beralasan mereka dianggap telah membantu KPK dan memiliki itikad baik.

"Karena dia sudah membantu KPK, punya itikad baik. Bahaya juga kalau disebutin namanya. Siapa yang akan menjamin keselamatannya," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif kepada wartawan usai menjadi pembicara dalam seminar bertajuk 'Menelusuri Peran dan Kinerja DPR dalam Pemberantasan Korupsi' di University Club Universitas Gadjah Mada (UC UGM), Sleman, Senin (20/3/2017).

Meski begitu, Laode menegaskan bahwa pengembalian uang itu tidak menghilangkan tanggung jawab pidananya. Lalu jika kemudian ditetapkan sebagai tersangka, apakah mereka akan mendapatkan keringanan hukuman kelak?

"Biasanya kalau dia konsisten sampai persidangan, kita bisa berikan (dia adalah) tersangka yang bekerjasama. Hukumannya bisa diringankan. Tapi keputusan ada di tangan hakim," jawabnya.

Dalam kasus ini, jaksa pada KPK mendakwa eks Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman dan eks Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sugiharto. Keduanya melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2013.

Penyimpangan pengadaan e-KTP dimulai dari proses anggaran, lelang, hingga pengadaan e-KTP. Irman didakwa memperkaya diri sebesar Rp 2.371.250.000, USD 877.700, dan SGD 6.000. Sedangkan Sugiharto memperkaya diri sejumlah USD 3.473.830.
(skm/try)

https://news.detik.com/berita/345181...-kalau-disebut

ini yang namanya J.C versi KPK?
ni malah kesannya bikin aturan sendiri buat selametin daftar tersangka!
nyebut nama aja kagak berani?
keselamatan versi KPK ini sangat aneh bertolak belakang dengan akal sehat
apa KPK bermain politik?