Layanan transportasi berbasis aplikasi daring (online) menuai pro dan kontra di masyarakat. Sebagian merasa keberatan dengan rencana pemberlakuan revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Payung Hukum Taksi Online).

Ihwal tersebut, pendapat konsumen juga beragam. Seperti yang disampaikan Eliza Mahrein, warga Desa Martubung, Medan. Dirinya mendukung kebijakan yang rencananya akan diterapkan mulai 1 April mendatang.

"Saya setuju dengan peraturan itu. Karena di lapangan banyak supir taksi online yang ternyata hanya sebagai pekerjaan sampingannya. Kalau begitu kan kasihan supir taksi konvensional yang memang hidupnya dari menjadi supir taksi", ujar Eliza kepada Tempo, Ahad, 19 Maret 2017.

Eliza menganggap jika transportasi online ini hanya menguntungkan orang-orang yang sebenarnya sudah punya pekerjaan tetap.Hal tersebut dikarenakan seseorang sudah bisa menjadi supir taksi online dengan bermodalkan mobil pribadinya.

Selain itu aturan lain seperti status kepemilikan surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang harus berbadan hukum, juga hanya menguntungkan pihak pengusaha taksi online. Karena itu demi kesetaraan antara taksi online dan konvensional, dirinya memang menganggap perlu ada sebuah peraturan yang menaunginya.

Meskipun mendukung kebijakan pemerintah, namun Eliza juga mengakui kenyamanan yang ia dapatkan dari menggunakan jasa taksi online. Salah satunya karena dia bisa mendapatkan kepastian harga sebelum melakukan pemesanan. Keunggulan tersebut yang harusnya juga bisa dilaksanakan oleh taksi konvensional melalui aturan yang lebih jelas.

Ihwal itu, wanita berusia 30 tahun tersebut berharap semua pihak bisa duduk bersama untuk menyelesaikan polemik taksi online dan konvesional. Pemerintah harusnya bisa menjadi katalisator pertemuan para pihak tersebut.

"Biar nggak begadoh (berantem) lagi supir taksi konvensional sama online. Kami sebagai konsumen juga yang akhirnya dirugikan", harap Eliza.

Hal berbeda disampaikan oleh Azaria Sembiring, warga Komplek Simalingkar, Medan. Dia merasa keberatan dengan kebijakan pemerintah terkait taksi online, khususnya terkait penerapan batas tarif bawah dan atas.

"Aku sebagai pengguna lebih suka seperti sekarang. Enggak perlu pakai batas atas-bawah. Toh kalau harga cocok tinggal naik, kalau nggak jadi pesan, tidak pencet tombol (cancel)", ujar Azaria.

Azaria menambahkan faktor keamanan juga menjadi salah satu yang diperhatikannya di saat memilih taksi online. Karena biodata pengemudi sudah tercatat saat ingin memesan.

Bahkan Azaria berharap jika armada taksi online untuk ditambah. Hal tersebut agar semakin luas daerah yang bisa dijangkau oleh taksi online. "Maklum bang, rumah saya jauh. Kadang-kadang nggak semua mau", harapnya sambil tertawa.

Sumber: Meng-Online-kan Taksi Offline

Grab, Uber, dan Go-Jek Angkat Suara Soal Aturan Taksi Online

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal memberlakukan revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 32 tahun 2016 pada 1 April mendatang.

Revisi tersebut bertujuan untuk memberi payung hukum serta aturan untuk operasional layanan taksi online atau transportasi roda empat (mobil) berbasis aplikasi.

Meski akan diberlakukan, revisi Permenhub tersebut ternyata masih terdapat kontroversi. Terutama adalah adanya poin aturan baru yang dianggap mempersulit beroperasinya layanan transportasi berbasis aplikasi.

Gara-gara revisi ini, tiga perusahaan besar penyedia layanan taksi online di Indonesia, yakni Go-Jek (Go-Car), Uber, dan Grab (Grab Car), sepakat mengeluarkan pernyataan bersama.

Pernyataan itu berisi bagian-bagian mana dari revisi tersebut yang diterima, dan mana yang memunculkan keberatan.

Keberatan penyedia layanan
Ada tiga poin yang memicu keberatan, karena dinilai bakal menghambat eksosistem bisnis transportasi berbasis aplikasi.

Poin pertama dalam keberatan ini adalah soal rencana penetapan kuota armada transportasi online. Dalam revisi disebutkan, penentuan kuota dilakukan oleh Gubernur sesuai domisili perusahaan; dan kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta untuk Jabodetabek.

“Kami berpendapat hal tersebut tidak sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan berbasis teknologi. Kami percaya bahwa kuota jumlah kendaraan, baik pengguna aplikasi mobilitas maupun konvensional, tidak perlu dibatasi karena berpotensi menghadirkan iklim bisnis yang tidak kompetitif,” demikian disebutkan dalam surat bersama itu.

Poin kedua adalah keberatan mengenai adanya aturan tarif atas-bawah. Go-Jek, Grab, dan Uber sepakat menyatakan keberatan terhadap adanya pengaturan ini karena menganggap teknologi sudah cukup untuk memberi perhitungan harga yang akurat.

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa penentuan tarif itu hanya akan membuat masyarakat kesulitan mendapatkan layanan transportasi dengan harga terjangkau.

"Kami menilai penentuan batas biaya angkutan sewa khusus yang direncanakan akan ditetapkan oleh Gubernur sesuai wilayah ketersediaan layanan tidak sesuai dengan semangat untuk menghadirkan kesepadanan harga tersebut," tulis ketiganya.

Poin ketiga adalah keberatan terhadap kewajiban kendaraan untuk terdaftar (BPKB) atas nama badan hukum atau koperasi. Keberatan tersebut dinyatakan oleh Go-Jek, Grab, dan Uber dengan landasan pemahaman bahwa mitra pengemudi diwajibkan mengalihkan kepemilikan kendaraan pada badan hukum atau koperasi.

Tanpa balik nama perusahaan, mitra pengemudi tidak dapat bekerja sama dengan Go-Jek, Grab, atau Uber untuk menyediakan layanan transportasi.

"Kewajiban ini bertentangan dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang menjiwai badan hukum/koperasi yang menaungi para pengemudi dalam mencari nafkah. Pada akhirnya, kewajiban ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945," demikian tertulis dalam surat tersebut.

Poin yang disepakati
Meski keberatan terhadap tiga poin revisi Permenhub No. 32 tahun 2016, Go-Jek, Grab, dan Uber juga menyatakan sepakat untuk menerima poin aturan lainnya.

Bahkan ketiga perusahaan berjanji untuk mempermudah pelaksanaan poin lain itu.

Salah satu poin yang diterima adalah soal rencananya pengaturan uji berkala kendaraan bermotor (KIR) dengan pemberian pelat berembos (tanda khusus). Poin ini disepakati karena memang berfungsi memastikan kenyamanan dan keselamatan berkendara.

Kemenhub sendiri telah melakukan uji publik untuk menjaring masukan terhadap revisi Permenhub No 32 Tahun 2016 itu. Pengujian pertama dilakukan di Jakarta, Jumat (17/2/2017), sedangkan uji kedua dilakukan di Makassar, Jumat (10/3/2017).

Total ada 11 poin aturan baru yang tertera pada revisi Permenhub No 32 tahun 2016. Menurut pihak Kemenhub sendiri, ada empat akar permasalahan di masyarakat terkait ride-sharing, yakni tarif, kuota, pajak, dan sanksi.
Keempat hal tersebut kemudian ditampung dalam 11 poin tersebut, yang kemudian ditanggapi oleh Go-Jek, Grab, dan Uber.

Sumber: Organda perlu belajar kemajuan teknologi