Merdeka.com - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama tidak ingin menyinggung terkait putusan PTUN Jakarta yang mencabut izin reklamasi pulau F, I dan K. Dia menyerahkan masalah tersebut kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono.

Walaupun begitu, Basuki atau akrab disapa Ahok ini mengatakan, Pemprov DKI Jakarta biasanya akan mengajukan banding. Sebab ini bukan kali pertama pemerintah daerah kalah dalam persidangan soal reklamasi.

"Kamu tanya Plt, biasanya pasti banding," katanya di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/3).

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, penghentian reklamasi tidak akan berpengaruh kepada kinerja Pemprov DKI. Mengingat perencanaannya datang dari pemerintah pusat, daerah hanya melakukan eksekusi saja.

"Kalau reklamasi enggak ganggu. Dari dulu Reklamasi juga bukan saya yang kasih izin kan. Cuma saya memanfaatkan izin Reklamasi yang sudah keluar. Supaya ada kontribusi tambahan untuk pembangunan," terangnya.

Ahok menjelaskan, kelanjutan reklamasi tidak terlalu menjadi beban pikirannya yang utama. Namun, dia berupaya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya jika memang pengerukan laut tersebut terealisasi.

"Kalau (reklamasi) enggak jadi, ya memang bukan ide saya, bukan program saya, saya enggak pernah berpikir. Saya berpikir kalau jadi saya manfaatkan untuk membangun DKI," katanya.

Sebelumnya, Juru Bicara bidang Lingkungan Hidup Ahok- Djarot, Emmy Hafild
mengatakan bahwa pihaknya menghormati putusan hukum PTUN tersebut. Mereka juga menghargai apabila izin tersebut memang dibatalkan. Namun, perlu diketahui bahwa yang dibatalkan adalah izin pelaksanaan operasional, tetapi bukan izin pembangunan. Reklamasi masih akan terus berjalan.

Emmy Hafild mengatakan pihaknya harus membeberkan akan pentingnya reklamasi di teluk Jakarta.

Menurut Emy, untuk menyelamatkan utara Jakarta, satu-satunya jalan adalah reklamasi. Sebab pantai utara mengalami abrasi 1,5 meter dan hal itu menyebabkan adanya ancaman tiga bencana diantaranya banjir air bah. Reklamasi diklaim menjadi satu-satunya jalan menghindari bencana tersebut.

"Saat ini engga ada (solusi lain) opsinya pantai utara ditinggalkan, tanah sudah du bawah 1,5 meter. Penduduk pantura terancam tiga bencana air rob, bencana banjir, pencemaran air beracun. Reklamasi ini buat pemukiman baru untuk terhindar dari bencana itu semua semua," jelas Emmy.

Emmy mengklaim, adanya reklamasi bukan hanya untuk kalangan atas melainkan untuk semua kalangan. Nantinya kampung dan rusun nelayan tidak berada di Muara Angke melainkan juga di tiap pulau reklamasi.

"Reklamasi diperlukan untuk mengkoreksi kesalahan yang lalu di mana nelayan digusur untuk pembangunan Ancol dan perumahan mewah. Dibawah Gubernur Basuki, reklamasi adalah untuk warga DKl dari semua kelas," ucap dia.

Rusun nelayan akan dibuat menjadi 4 skema, yakni subsidi penuh, subsidi sebagian, sewa beli hingga kredit KPR.

https://www.merdeka.com/jakarta/ahok...realisasi.html