Beredar kontrak politik yang ditenggarai palsu dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno mengundang reaksi Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid.

Secara tegas dia meminta aparat kepolisian mengusut kontrak itu, karena merupakan fitnah fitnah yang menimpa Anies-Sandi. Kontrak itu berjudul Akad Kontrak - Akad Al Ittifaq menyatakan Anies-Sandi akan menggunakan syariat Islam di Jakarta, ditandatangani perwakilan Forum Umat Islam (FUI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Kata Hidayat, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/3/2017), sebagaimana polisi akan usut aktor di balik pembuatan spanduk reaktif tentang tak menyalatkan jenazah pendukung penista agama, maka polisi juga proaktif usut aktor di balik pemalsuan tanda tangan Anies-Sandi dan penyebaran berita hoax alias fitnah tersebut.

Temuan ini menjadi salah satu bukti Pilgub DKI telah dicemari dengan limbah fitnah alias hoax. Dia menyayangkan adanya kampanye hitam seperti ini, apalagi menyerang Anies-Sandi sebagai pasangan calon yang diusung partainya.

Menurut Hidayat, fitnah-fitnah seperti ini telah mencemari azas demokrasi dalam Pilkada DKI Jakarta. Fitnah yang menyeret-nyeret persoalan agama tersebut juga menandakan adanya pengabaian terhadap agama serta tokoh agama. Meski fitnah seperti ini tak akan berpengaruh pada elektabilitas pasangan Anies-Sandi pada Pilgub DKI Jakarta putaran kedua.

http://www.netralnews.com/news/megap...m.harus.diusut