Semarang - Program pembiayaan perumahan dengan iming-iming bebas uang muka tengah ramai menjadi perbincangan terutama sejak pasangan calon (paslon) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan-Sandiaga S Uno menyampaikan penawaran tersebut sebagai salah satu janji kampanyenya dalam ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta yang tengah berlagsung.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pun angkat bicara mengenai hal tersebut. Baginya, kredit pemilikan rumah (KPR) tanpa uang muka alias down payment (DP) merupakan kebijakan yang berpotensi melanggar aturan.

Dengan pertimbangan itu, menteri yang punya tanggungjawab menyediakan perumahan murah bagi masyarakat ini menjelaskan, bahkan program KPR subsidi yang dicanangkan pemerintah lewat program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) saja tetap mengenakan uang muka.

"Ada regulasinya, BI sudah bantah. Saya financing memang tidak menguasai, kalau ditanya itu ya menurut BI sudah membantah. Karena kalau yang bersubsidi saja ada uang muka 1%, jadi kalau 0% pelanggaran menurut BI," kata Basuki, usai acara peluncuran program KPR BTN Mikro di Wisma Perdamaian, Kota Semarang Jawa Tengah, Jumat (24/2/2017).

Hal senada diungkapkan Direktur Utama BTN, Maryono. Ia mengatakan uang muka 0% tidak diperbolehkan. "Namanya uang muka 0% itu sebetulnya tidak diperbolehkan regulator di Indonesia," tandasnya.

Bahkan dalam program KPR BTN Mikro yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ada uang muka 1% bagi yang melakukan pembelian rumah pertama. Sedangkan untuk renovasi rumah atau pembangunan rumah, uang muka minimal 10%.

"Angsuran bisa harian, bulanan, tahunan. Harian, Rp 15 ribu per hari, hampir sama dengan beli motor," pungkas Maryono.

Syarat pengajuan KPR BTN Mikro ada beberapa, antara lain tergabung dalam komunitas pedagang atau koperasi dan merupakan binaan Kementrian Koperasi dan UKM. Usaha yang dimiliki sudah berjalan 1 tahun. Kemudian sudah menabung di BTN minimal 3 bulan. Produk tabungan ditawarkan BTN sesuai kemampuan debitur yaitu Tabungan Cermat yang gratis administrasi dengan setoran minimal Rp 10 ribu.

"Uang muka bisa menggunakan dari tabungan karena sebelum mengajukan, mereka menabung dulu," tandasnya.

https://finance.detik.com/properti/d...383.1487431203

Ini baru namanya berpihak ke rakyat kecil (MBR).
Skema jelas, syarat ringan, resiko kredit macet sangat kecil, lahan tersedia karna masih murah