JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur nomor pemilihan dua DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mempertanyakan rencana pengerahan massa yang akan dilakukan pada hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta 2017, atau pada 19 April 2017.

Djarot mengatakan hal tersebut untuk menanggapi adanya informasi tentang "Tamasya Al Maidah" yang mengajak orang dari luar Jakarta menjaga tempat pemungutan suara (TPS) pada Pilkada DKI Jakarta.

"Kemarin pas di lapangan, saya diberitahu media, ada 'Tamasya Al-Maidah', opo maneh iki? Seluruh warga diminta datang ke Jakarta untuk mengawal masing-masing TPS, ngapain?" kata Djarot, dalam acara peluncuran Tim Reaksi Cepat Bhinneka Tunggal Ika-Basuki Djarot, di Jalan Talang Nomor 3, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/3/2017).

Menurut Djarot, sudah banyak pihak yang menjadi saksi dan mengawal pelaksanaan pilkada di tiap TPS. Saksi itu berasal dari saksi tiap pasangan calon, petugas Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS), personel TNI/Polri, dan saksi dari pemerintah.

Menurut Djarot, tak perlu lagi mengerahkan massa untuk menjadi saksi di TPS.

"Saksinya sudah banyak, enggak perlu undang (warga) seluruh Indonesia, apalagi pakai (alasan menegakkan) Al-Maidah. Ketawa sendiri saya, lucu," kata Djarot.

Djarot menginginkan, pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017 berlangsung aman dan damai. Selain itu, ia tidak menginginkan adanya upaya intimidasi dalam memilih calon gubernur.

"Mari sama-sama berdoa ke Allah supaya diberikan kejernihan hati, betul-betul punya kekuatan mental dalam menentukan pilihan. Soal masuk neraka atau surga, hanya Allah yang tahu," kata Djarot.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Mimah Susanti sebelumnya menyebut warga dapat menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara. Hanya saja, ia meminta tidak satu pun pihak yang mengintervensi dan mengganggu keamanan, serta kenyamanan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.

Sebab, pelaksanaan pilkada harus berjalan jujur dan adil.

"Pelaksanaan pungut hitung dilakukan di tempat terbuka, semua bisa menyaksikan. Asal jangan mengganggu keamanan, ketentraman, dan kenyamanan pemilih," ujar Mimah.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, seharusnya tidak ada pengerahan massa saat pencoblosan. Untuk mencegah pengerahan massa, Argo berencana akan berkoordinasi dengan KPU DKI Jakarta.

"Masyarakat tinggal nyoblos sesuai hati nurani, enggak perlu mengerahkan massa," kata Argo.

Di media sosial dan aplikasi percakapan, beredar poster dari kelompok yang menyebut diri Gerakan Kemenangan Jakarta (Gema Jakarta) yang mengajak orang dari luar Jakarta berjaga di TPS saat pencoblosan. Ada aplikasi di Google Play Store yang bisa diunduh.