Lembaga anti korupsi mengklaim bahwa politisi telah menggelapkan 173 juta dolar dari negara dan merupakan penipuan terbesar yang pernah digelapkan DPR. Setya Novanto diyakini bisa menyelinap lolos kali ini, jika jaksa tidak dapat memberikan bukti yang jelas manfaat langsung yang ia terima dari alokasi anggaran.

Sudah rahasia umum bahwa DPR mengambil bayaran dan insentif lainnya untuk melumasi jalan legislasi dan mempengaruhi pejabat kunci. Oleh lembaga global Transparency International, DPR dilabeli sebagai lembaga paling korup di Indonesia.

Skandal terbaru di mana Ketua DPR dan Ketua Partai Golkar Setya Novanto, Menteri Kehakiman Yasonna Laoly dan 37 anggota parlemen muncul dalam daftar panjang tokoh politik yang diduga menggelapkan Rp2,3 triliun dari total Rp5,9 triliun untuk proyek kartu identitas elektronik (e-KTP).

Komisi Anti-Korupsi (KPK) telah menyebut skandal ini sebagai perampokan besar-besaran APBN, dengan keterlibatan tingkat tinggi yang terungkap di dakwaan KPK pekan lalu, menyeret 2 pejabat senior kementerian dalam negeri. Novanto dan Laoly telah membantah keterlibatannya.

Jika terbukti, skandal ini akan mengalahkan kasus korupsi DPR terbesar sebelumnya, senilai Rp1,4 triliun dari proyek kompleks olahraga Hambalang pada tahun 2012, yang menyebabkan mantan menteri olahraga Andi Mallerangeng dan mantan Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum dipenjara.

Urbaningrum dan mantan bendahara Demokrat Muhammad Nazaruddin, juga menjalani masa tahanan dari kasus Hambalang. Keduanya juga terlibat dalam dakwaan e-KTP 122 halaman, bersama dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Menurut KPK, dana proyek e-KTP disiapkan jauh sebelum tender 6 tahun yang lalu, dengan setidaknya 60 anggota DPR menerima aliran dalam rupiah bercampur dolar AS untuk memperlancar anggaran.

Dana konspirasi ini diduga mengalir tidak hanya untuk 9 dari 10 partai politik dan 12 pejabat senior Kementerian Dalam Negeri, tetapi juga jaringan pengacara, broker dan konsorsium bisnis yang akhirnya memenangkan tender.

Jaksa mengklaim Novanto, Urbaningrum dan Nazarrudin masing-masing menerima Rp574.2 miliar, Pranowo 520 ribu dolar dan Laoly, kemudian salah satu dari 37 legislator dari komisi urusan rumah tangga sebesar 84 ribu dolar.

Sisa jarahan termasuk Rp261 juta diperuntukkan bagi Perwakilan komisi urusan rumah tangga; Rp365.4 miliar untuk Kementerian Dalam Negeri; dan Rp783 miliar untuk apa yang disebut dalam dakwaan sebagai hasil keuntungan pekerjaan.

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Demokrat adalah partai penerima terbesar di antara semuanya, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang apa yang ia ketahui tentang asal-usul uang yang membanjiri pundi-pundi partai.

Urbaningrum, Ketua DPR Marzuki Alie, dan 5 pejabat partai semua dikatakan telah menerima bagian dari Rp150 miliar dan diberikan kepada Demokrat, yang telah menjadi partai besar setelah pemilu legislatif 2009. Partai Golkar juga mendapat bagian Rp150 miliar lewat 6 anggota parlemennya......Selengkapnya

Baca Juga Berita Dibawah

Sidang E-Ktp Saksi Mengaku Bertemu Setya Novanto

Mantan Ketua Pbnu KH Hasyim Muzadi Meninggal Dunia