Rabu 02 Mar 2016, 15:26 WIB

Ahok Berhasil Kumpulkan Rp 3,5 T dari Setoran Kewajiban Pengembang Swasta

Danu Damarjati - detikNews


Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Foto: Rengga Sancaya/detikFoto)

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjalankan mekanisme baru dalam pendanaan pembangunan, yakni memakai uang setoran kewajiban dari pengembang swasta. Ternyata sampai saat ini, banyak juga duit yang dihasilkan dari 'jatah preman' resmi itu.

"Saya tanya sama bagian Asbang (Asisten Pembangunan) saya, sudah terkumpul berapa uang-uang model begini? Rp 3,5 triliun ada, Pak. Banyak ini," kata Ahok dalam sambutan di Markas Polda Metro Jaya, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (2/3/2016).

Ahok memberi sambutan dalam acara peresmian pembangunan gedung parkir Polda Metro Jaya. Pembangunan gedung parkir ini dibangun lewat mekanisme kewajiban Agung Podomoro Grup selaku pengembang di kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Kewajiban pengembang swasta itu bisa juga berupa pembayaran untuk menaikkan Koefisien Luas Bangunan (KLB). "Termasuk kami akan bangun di Semanggi (tambahan jalan layang), itu kewajiban menaikkan Koefisien Luas Bangunan (KLB)," kata Ahok.

Ahok menganalogikan dana kewajiban yang ditarik dari pihak pengembang itu mirip dengan 'jatah preman' yang diminta Pemprov DKI kepada pengusaha. Hanya saja, Pemprov DKI bertindak sebagai preman resmi. Dana 'jatah preman' itu lantas digunakan untuk kepentingan masyarakat Jakarta.

"Karena enggak ada rumusnya uang ini masuk ke APBD. Maka kita ciptakan membangun infrastruktur dan gedung, sarana lain-lain untuk kepentingan warga DKI. Itu yang kita buat. Saya keluarkan Pergub," kata Ahok.

Namun demikian, kini Ahok juga tak serampangan menarik 'jatah preman' dari pihak pengembang. Soalnya, Ahok memahami atmosfer bisnis properti sedang seret.

"Sekarang arus kas-nya lagi berdarah-darah, karena penjualan properti lagi jatuh. nge-min. Orang sudah mengangsur rumah 10 bulan dibalikin, lebih baik rugi. Pertimbangan itulah yang membuat kita menahan (menagih kewajiban dari pengembang). Kita atur-atur lah mana yang lebih baik," tutur Ahok.

Meski dikenai kewajiban seperti itu, namun Pemprov DKI juga mengimbanginya dengan kemudahan mengurus perizinan melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Bila perizinannya dipersulit oleh oknum PNS, maka oknum PNS itu akan dipecat.

Ahok juga menyatakan bakal bersikap adil kepada para pengembang dan pengusaha umumnya. "Kalau pengembang yang nakal, ya terpaksa saya enggak bina lagi, tapi dibinasakan. Mau enggak mau, buat apa kan? Kamu juga punya PT (Perseroan Terbatas dari BUMD Pemprov DKI)," kata Ahok.
(dnu/hri) http://news.detik.com/berita/3155776...gembang-swasta