Penolakan sejumlah tokoh nelayan di Teluk Jakarta atas politisasi isu reklamasi di Pantai Utara Jakarta dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua, terus bergulir.

"Intinya kami menolak diperalat dalam politik Pilkada DKI karena sebagian besar nelayan asli tak lagi mempersoalkan reklamasi," kata tokoh nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, Syarifuddin Baso seperti dikutip CNN Indonesia dari Antara, Minggu (12/3).

Menurut Syarifuddin, politisasi dan penolakan reklamasi selama proses Pilkada hanya menguntungkan segelintir pihak. Warga Muara Angke mendukung kelanjutan proyek reklamasi asal diikutsertakan dalam setiap pembahasannya.

"Cara itu cuma untuk mendulang suara agar elektabilitas meningkat. Kami tidak mempersoalkan reklamasi sepanjang tidak ada penggusuran," kata Syarifuddin.

Para nelayan, kata dia, justru berharap berbagai proyek reklamasi akan menjadi pusat bisnis baru yang mampu menopang kehidupan keluarga mereka. Syarifuddin mendesak agar sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tak ikut campur mempolitisasi reklamasi karena hal itu justru akan memecah masyarakat di tingkat bawah.

Selain itu, sejumlah LSM hanya melibatkan nelayan pendatang yang sesungguhnya tidak berkepentingan terhadap Teluk Jakarta. Reklamasi dia nilai tidak berhubungan dengan penurunan tangkapan ikan karena sejak lama nelayan sebenarnya sudah sulit mencari ikan akibat parahnya pencemaran.

Menurut sejumlah nelayan Muara Angke, saat ini reklamasi yang sudah hampir jadi dan dibangun tower-tower adalah Pulau C dan D. Sementara pulau lain, di luar Pelabuhan Baru Tanjung Priok (New Priok), belum ada bangunan.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia DKI Jakarta Yan Winata Sasmita sebelumnya menyatakan, dapat menerima penjelasan oleh pengembang dan pemerintah mengenai reklamasi.

"Mari kita awasi bersama," tegas Yan.

Sejak bergulir panas tahun 2016 lalu, sejumlah pihak sudah mensinyalir akan politisasi reklamasi. Hal itu misalnya disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. "Saya tak ingin statement kami dipolitisasi. Saya tahu banyak yang menunggu saya bicara reklamasi hanya untuk dipolitisasi," kata Susi Pudjiastuti saat ditemui di Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa (5/4/2016).

Hal senada disampaikan oleh pengamat politik Sebastian Salang. "Isu reklamasi Teluk Jakarta sudah masuk dalam isu politik, apa lagi saat ini menjelang pilgup, isu-isu seperti ini pasti rawan untuk dijadikan isu politik," demikian kata Sbastian Salang saat ditemui Jitunews.com, di Jakarta, Minggu (10/4/2016).

Sejatinya, reklamasi memang menjadi agenda pembangunan yang sama sekali tak terkait dengan politik. Dunia usaha, rentan dirugikan dengan politisasi reklamasi. Investor bahkan menagih Presiden Jokowi yang berjaji memberikan kepastian bagi iklim bisnis.

Sampai saat ini, belum ada data terbaru jumlah nelayan di Jakarta Utara. Data resmi terakhir adalah sampai 2013. Jumlah nelayan di seluruh Jakarta tercatat 27.753 jiwa.

Sebanyak 17.745 jiwa atau 63,9 persen merupakan nelayan pendatang pekerja. Nelayan penetap pemilik dan penetap pekerja masing-masing 3.071 jiwa (11,1 persen) dan 6.937 jiwa (25 persen).

Berdasarkan data yang diperoleh CNNIndonesia.com, jumlah nelayan DKI Jakarta per 2015 sebanyak 25.208 orang. Dari jumlah itu, hanya 2.167 nelayan yang memiliki KTP Jakarta, dan 23.041 nelayan tercatat sebagai warga non DKI.

Dari jumlah nelayan tersebut, ada sebanyak 4.317 kapal, dan jumlah tenaga kerja 3.384 orang. Menurut dokumen tersebut, perkembangan jumlah nelayan dari tahun 2005-2015 terus mengalami peningkatan.

Para nelayan di Teluk Jakarta bermukim di sepanjang pantai, yang terkonsentrasi di Dadap, Kamal Muara, Muara Angke, Muara Baru, Cilincing, Marunda, Kalibaru, Koja dan Lagoa.

CNNIndonesia.com melakukan jajak pendapat (polling) terbuka di media sosial Twitter terkait kebijakan reklamasi pada 4-5 Maret lalu. Dalam polling itu, masyarakat lebih memilih kebijakan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang bakal menghentikan reklamasi Jakarta, ketimbang rencana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang melanjutkan reklamasi.

Polling tersebut melemparkan pertanyaan tunggal: Anies akan menghentikan reklamasi. Basuki bersikap sebaliknya. Kebijakan siapa yang akan Anda pilih?

Dari 6.163 responden yang mengikuti polling, sebanyak 68 persen memilih Anies-Sandi, sedangkan hanya 32 persen yang mendukung Ahok-Djarot. (rdk)

http://www.cnnindonesia.com/nasional...i-pilkada-dki/