Ahad, 12 March 2017 06:14 WIB Penulis: Golda Eksa

Sunengsih, 46, sambil memegang foto almarhumah Ibunda Hindun, sedang menceritakan kejadian saat ibunya wafat, di Jln Karet Karya, Kelurahan Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (11/2). -- MI/Rommy Pujianto

TINDAKAN pelarangan untuk merawat jenazah warga yang berbeda pilihan politik merupakan ancaman terhadap demokrasi dan melanggar sisi kemanusiaan universal.

Penegasan ini disampaikan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai setelah beredarnya imbauan di beberapa tempat ibadah di Jakarta untuk menolak menyalatkan jenazah yang berbeda pilihan politik.

“Saya kira tidak tepat hanya karena pilihan politik berbeda kemudian dia didiskriminasi dalam berbagai hal. Harus diperhatikan bahwa setiap orang berhak menentukan nasib sendiri, termasuk pilihannya terhadap pemimpin,” ujar Natalius ketika dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Natalius mengimbau sedianya setiap warga bisa menghormati orang yang telah meninggal atau bersedia memberi penghormatan terakhir.

Penolakan ini antara lain terjadi pada jenazah Hindun binti Raisan, 77, di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (7/3) dan pada warga Pondok Pinang, Jakarta Selatan, bernama Siti Rohbaniah, 80, yang wafat pada Rabu (8/3).

Yoyo Sudaryo, 56, sebagai menantu Siti, mengaku tidak mengerti adanya tudingan dirinya sebagai pendukung pasangan calon Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat oleh warga sekitar. Apalagi, ibu mertuanya itu tidak memilih saat pilkada putaran pertama. “Saya enggak pernah ikut-ikut politik. Saya enggak mengerti kenapa,” kata pria itu.

Yoyo menjelaskan, ia bersama Ketua RT 05/02 kemarin telah di­minta klarifikasi di Polsek Kebayoran Lama, sementara Ketua RT 05/02, Makmun Ahyar, tidak ada di rumah saat ingin dimintai konfirmasi.

“Kalau tidak ada satu pun muslim melakukan itu di sebuah kampung, semua orang di kampung itu berdosa,” ungkap Lukman di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat (10/3).

Terkait pernyataan itu, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas meminta Menag bisa bertindak tegas.

GP Ansor, tambahnya, lalu merasa terpanggil dan mengambil sikap untuk merawat jasad warga muslim yang diabaikan di lingkungannya.

Sementara itu, calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Ra­syid Baswedan, menilai penolakan itu bakal menimbulkan suasana tak se­hat. “Menjawab ancaman dengan ancaman seperti ini, walau atas inisiatif pribadi secara independen, bisa membuat suasana jadi makin tidak sehat,” kata Anies dalam keterangan tertulis, kemarin.

Anies mengimbau penghentian ancaman dan menyebut pihaknya tidak pernah membuat spanduk ancaman serta tidak meng­anjurkan penolakan menyalatkan jenazah.
Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai penolakan itu sebagai cermin tidak dihargainya kebinekaan, khususnya Jakarta. (Mal/Put/Mtvn/X-11)

http://www.mediaindonesia.com/news/read/96028/larang-salatkan-jenazah-ancam-demokrasi/2017-03-12#