RILIS.ID, Bogor— Kasus korupsi e-KTP diduga melibatkan banyak nama besar di negeri ini. Salah satu nama yang diduga adalah Ketua DPR RI Setya Novanto.

Dalam surat dakwaan terdakwa Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Sugiharto, Novanto disebut menerima jatah 11 persen dari Rp2,3 triliun dana e-KTP yang dibagi-bagikan ke puluhan politisi lainnya.

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak akan ada guncangan politik seandainya Novanto terbukti menerima uang seperti yang disebutkan di surat dakwaan.

Bahkan, kata JK, bila benar Novanto terjerat kasus e-KTP, maka tidak akan susah untuk mencari penggantinya. Menurutnya, banyak kader Partai Golkar yang antri untuk menggantikannya, baik sebagai ketua DPR maupun ketua umum Partai Golkar.

"Tidak akan terjadi turbulensi (guncangan politik, red), karena jika ketua DPR terjerat, banyak orang antri untuk menggantinya, tidak susah mencari penggantinya," ujar Kalla di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (11/3/2017).

Begitu pula, ungkap JK, jika nama-nama besar lainnya terbukti benar terlibat kasus e-KTP, seperti Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoli dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, politik Indonesia tidak akan mengalami guncangan.

"(politik alami turbulensi, red) Tidak. Karena jika terjadi proses hukum yang benar, semua orang akan setuju. Tidak akan menimbulkan turbulensi," kata JK.

Meski begitu, ucapnya, nama baik lembaga DPR dan partai politik pasti akan mengalami penurunan tingkat kepercayaan dari masyarakat.

"Bahwa nama baik DPR dan partai-partai pasti ada masalah, pasti," paparnya.

sumur : http://rilis.id/kasus-e-ktp-jk-kalau...-gantinya.html