Jakarta, HanTer - Direktur Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Syamsuddin Alimsyah meminta agar masyarakat untuk mengawasi adanya potensi penyalahgunaan fasilitas negara oleh petahana dan Istana dalam ajang Pilgub DKI Jakarta 2017 putaran dua.

Apalagi dengan adanya head to head antara Istana (Jokowi) - Hambalang (Prabowo) - Cikeas (SBY) - Cendana (Titik Soeharto) untuk menjagokan kandidatnya duduk di DKI 1.

"Yang harus hati hati dan perlu pengawasan yang kuat adalah potensi penyalahgunaan fasilitas negara dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 putaran dua," ujar Syamsuddin Alimsyah kepada Harian Terbit, Rabu (8/3/2017).

Syamsuddin menilai, semua kandidat baik petahana atau bukan berpotensi tergoda melakukan segala cara untuk duduk menjadi DKI 1. Oleh karenanya panitia pengawas (panwas) pemilu tidak boleh lengah hanya pada pengawasan lapangan di DKI saja. Panwas juga harus melakukan pengawasan dengan tujuan untuk integritas pemilukada.

"Makanya semua kemungkinan harus diantisipasi oleh panswas. Apalagi Mendagri dan Presiden kebetulan mengusung salah satu kadernya dalam pilkada," paparnya.

Seperti diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan dua pasang calon kepala daerah DKI Jakarta sebagai peserta putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 pada 19 April 2017. Kedua pasang calon tersebut adalah calon nomor pemilihan dua Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan calon nomor pemilihan tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

KPU DKI Jakarta telah menyusun jadwal penyelenggaraan putaran kedua melalui Surat Keputusan KPU DKI Jakarta Nomor 49/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua. Adapun pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan pada 19 April 2017.

(Safari)

http://megapolitan.harianterbit.com/...KI-Putaran-Dua



EH salah Foto!!!