Jakarta - Oxfam Indonesia bersama International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) meluncurkan laporan ketimpangan di Indonesia saat ini. Slogan 'Menuju Indonesia yang Lebih Setara' merupakan upaya untuk berkontribusi dalam wacana mengurangi tingkat ketimpangan di Indonesia.

Laporan tersebut bertujuan untuk mendorong pemerintah Indonesia mengurangi ketimpangan, yang merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam laporan, ada beberapa rekomendasi untuk pemerintah maupun sektor swasta untuk memastikan bahwa komitmen upaya yang memadai dalam mengurangi ketimpangan sudah dijalankan, dan tidak ada satu pun yang tertinggal.

"Oxfam dan INFID mengapresiasi komitmen dan upaya yang telah dilaksanakan pemerintah sejauh ini untuk mengatasi masalah ketimpangan. Kami berharap laporan ini akan mendukung pesan betapa penting dan mendesaknya mengurangi ketimpangan," ujar Juru Bicara Oxfam Indonesia, Dini Widiastuti, di Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Dalam laporan tersebut, Oxfam dan INFID menunjukkan kenyataan mengejutkan tentang ketimpangan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil dan berimbang. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi yang baik itu tidak diimbangi dengan distribusi pendapatan yang merata.

20 tahun terakhir, jurang antara orang kaya dan miskin di Indonesia tumbuh lebih cepat dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Dilaporkan bahwa Indonesia berada di 6 peringkat terbawah dunia dalam hal ketimpangan. Harta dari 4 orang terkaya Indonesia setara dengan gabungan dari Harta 100 juta orang miskin di Indonesia.

Lebih jauh lagi, jumlah uang per tahun yang dihasilkan salah seorang terkaya di Indonesia cukup untuk membantu menghapus kemiskinan. Laporan tersebut juga menjelaskan peningkatan ketimpangan antara mereka yang hidup di perkotaan dengan di daerah.

Selain itu, laporan Oxfam dan INFID juga menjelaskan melebarnya jurang antara si kaya dan miskin merupakan ancaman serius bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia ke depan. Jika masalah ketimpangan ini tidak segera diatasi, maka upaya pemerintah akan menghadapi tantangan ketidakstabilan sosial.

"Laporan ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia untuk menerapkan dua ide besar untuk mengatasi ketimpangan yang ekstrim. Pertama, memperbaharui kebijakan pajak sejalan dengan potensi ekonomi yang dimiliki, berdasarkan prinsip pembagian beban yang adil dan menguntungkan. Kedua, memulihkan dan mengutamakan sumber daya manusia dan pengembangan tenaga kerja," tutur Direktur Eksekutif INFID, Sugeng Bahagijo.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution kesal dengan laporan Oxfam di Indonesia (Oxfam) dan International NGO Forum on Indonesia Development (lNFlD) tentang ketimpangan Indonesia.

Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang terburuk keenam di dunia. Adapun kekayaan empat orang terkaya di Indonesia adalah sama dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin.

"Datanya gawat benar, ketimpangan memang memburuk tapi setahun terakhir membaik," kata Darmin di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 24 Februari 2017.

Lebih lanjut besarnya pendapatan tahunan dari kekayaan orang terkaya di Indonesia itu disebut cukup untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Laporan itu juga menjabarkan tentang meningkatnya ketimpangan di wilayah perkotaan dan kesenjangan antar daerah.

"Memang orang menguasai 100 juta itu bertentangan, gawat datanya, satu banding 40 persen orang miskin," ucapnya.

Menurut Darmin, ketimpangan Indonesia memang memburuk sejak krisis ekonomi pada 1997-1998 silam. Namun pemerintah terus mengupayakan perbaikan untuk mengatasi permasalahan itu. "Kita tengah menyiapkan serangkaian kebijakan," katanya.

Adapun pesan utama dari laporan hasil kolaborasi Oxfam dan INFID yang dirilis kemarin, menuturkan bahwa ketimpangan ekstrim bukanlah sesuatu yang tidak terelakkan. Mereka menganjurkan Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan dua hal besar dan utama untuk mengatasi ketimpangan ekstrem.

Pertama, memperbaharui kebijakan pajak di Indonesia, sesuai dengan potensi ekonomi lndonesia dan prinsip pembagian beban dan manfaat yang adil. Kedua, memulihkan dan memberikan penekanan yang lebih atas pembangunan sumber daya manusia dan ketenagakerjaan.