Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) atau pengurus Masjid Al-Jihad, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Pusat membuat kebijakan melarang mensalati jenazah orang yang mendukung terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama. "Ini karena mengikuti syariat Islam, tidak ada kaitannya dengan politik," kata Sekretaris DKM Masjid Al-Jihad, Yayat Supriatno saat ditemui pada Jumat, 24 Februari 2017.

Yayat bersama pengurus Masjid Al-Jihad membentangkan spanduk bertuliskan 'Masjid Ini Tidak Mensholatkan Jenazah Pendukung & Pembela Penista Agama'. Spanduk itu dibentangkan di depan masjid sisi kiri dan kanan. Mereka memasang itu sejak Selasa malam, 21 Februari 2017.

Spanduk itu kemudian viral di media sosial sehari setelahnya, setelah seseorang memposting via media sosial. Postingan itu menimbulkan pro-kontra. Yayat maklum, tidak semua orang paham dengan kebijakan masjid tersebut.

Pengurus DKM Masjid Al-Jihad, Hasan Basri menceritakan latar belakang kebijakan kontroversi itu. Dia menganggap orang yang mendukung terdakwa penista agama, Ahok sebagai seorang munafik.

"Kami dengan rasa kasih sayang mengimbau melarang memilih pemimpin dari golongan Nasrani dan Yahudi, dan mereka adalah orang munafik seperti Surat An-Nisa dan di At Taubah," ucap Hasan.

Mereka menganggap orang yang munafik tidak perlu disalatkan sesuai dengan perintah Al-Quran. Hasan dan Yayat sepakat bahwa siapapun umat Muslim yang terang-terangan mendukung Ahok tidak akan disalatkan di masjid tersebut. Keputusan ini telah disepakati pengurus masjid dan masyarakat setempat.

Kata Hasan, kebijakan ini telah diberlakukan di 8 masjid di kawasan Setiabudi. Kata dia, ada 3 masjid di kawasan Setiabudi yang membentangkan spanduk larangan mensalati orang Islam pendukung Ahok. Mereka tidak akan mensalati orang yang terang-terangan mendukung Gubernur Ahok.

"Ini bukan masalah pilkada, tapi intinya kami menolak penista agama jadi pemimpin kami," tutur dia. Hasan mengaku siap menghadapi pro-kontra akibat keputusan tersebut. Sejauh ini ada banyak tekanan yang menimpa mereka. Termasuk tekanan di media sosial.

https://metro.tempo.co/read/news/201...n-soal-politik