Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, ketika memimpin pertemuan kabinet mingguan di Yerusalem, Minggu, 19 Februari 2017.
Dalam situasi normal penerbangan Singapura ke Sydney, Australia, akan memakan waktu 7 jam 50 menit. Namun durasi normal itu tidak berlaku dalam penerbangan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Rabu (22/2), Netanyahu mesti melewati rute Singapura-Sydney yang tak biasa. Rute perjalanan itu terekam layanan FlightAware. Pun telah dikonfirmasi oleh seorang anggota rombongan Netanyahu kepada The Guardian.

Dalam gambar FlightAware, pesawat Netanyahu-- dioperasikan maskapai nasional Israel, El Al--terlihat sengaja menghindari wilayah Indonesia.

Alhasil, pesawat jenis Boeing 767-30 itu mesti memutar. Durasi penerbangannya pun mencapai 11 jam 3 menit. Dengan kata lain, molor sekitar 2 jam 12 menit dari durasi perjalanan dengan rute normal.

Data penerbangan pesawat Netanyahu di FlightAware.com.
Sebagai informasi, seperti halnya sejumlah negara Muslim, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Namun kedua negara punya kerja sama terbatas dalam bidang perdagangan. Pun Indonesia masih menerima visa turis dari warga Israel.

Ketiadaan hubungan diplomatik itu berkenaan dengan sikap Indonesia atas konflik Israel-Palestina.

Indonesia memang mengutuk invasi Israel, dan mendukung kemerdekaan Palestina. Sikap tersebut bisa dianggap sejalan dengan persepsi sekitar 75 persen penduduk Indonesia yang memiliki pandangan negatif terhadap Israel--survei BBC World, 2014.

Washington Post menulis rute penerbangan Netanyahu itu merupakan efek lain dari situasi diplomatik kedua negara. Indonesia tidak mengizinkan maskapai El Al, memasuki wilayah udara nasionalnya, sehingga pesawat perlu menempuh rute lain.

Indonesia juga bukan satu-satunya negara yang membatasi akses macam itu. Ketika berangkat dari Tel Aviv ke Singapura, Netanyahu juga mesti menempuh rute yang tak umum. Termasuk menghindari wilayah udara negara muslim macam Arab Saudi.

Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak El Al soal rute tak biasa itu.
Keterangan Indonesia
Dari pihak Indonesia, keterangan datang dari Kabag Humas Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Agoes Soebagio, sebagaimana dilansir detikcom.

Kata Agoes, bila ada pesawat VIP berpenumpang kepala negara maka dibutuhkan izin dari tiga kementerian untuk melintas di wilayah udara Indonesia. Izin itu adalah security clearance dari Kementerian Pertahanan, diplomatic clearance dari Kementerian Luar Negeri, dan izin lalu lintas udara dari Kementerian Perhubungan.

Kemenhub, kata Agoes, sebenarnya telah menerima informasi rencana penerbangan pesawat Netanyahu dari Jakarta Air Traffic Service Center (JATSC). Namun, ternyata izin dari dua kementerian lain belum diberikan.

"Sementara di Kemlu dan Kemhan tak ada permintaan izinnya, ke kami kan hanya untuk lalu lintas udaranya setelah ada izin di Kemlu dan Kemhan," kata Agoes.

Adapun Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, menyebut peristiwa ini sebagai hal biasa. Ia juga mengingatkan sejumlah insiden serupa, yang sempat menimpa Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.

"Yang kita bisa kita lihat, saat Ibu Menlu ke Yordania dan ingin ke Palestina, kita tidak diberikan izin penerbangan (melintasi Israel) sehingga Ibu Menteri tidak bisa terbang," ujar Arrmanatha, dikutip Okezone.

Pun hal serupa terjadi saat Menteri Retno hendak ke Ramallah, Tepi Barat, Palestina, guna melantik Konsul Kehormatan RI untuk Palestina, pada Maret 2016.

Namun, Israel meminta agar Retno mesti melawat ke Israel sebelum menuju Ramallah.

BBC Indonesia menulis, Retno tidak bersepakat dan ingin langsung ke Ramallah tanpa ke Israel. Konsekuensinya, pemerintah Israel tidak memberikan ijin kepada Retno untuk mencapai Ramallah.

Karena tak mengantongi izin, Retno mesti melantik Konsul Kehormatan Indonesia untuk Palestina di Amman, Yordania (13 Maret 2016).

Tak lama setelah insiden itu, Netanyahu sempat menyerukan agar Indonesia-Israel memperbaiki hubungan diplomatik.

"Sudah saatnya mengubah hubungan kita karena alasan yang menghalanginya tak lagi relevan," kata Netanyahu, BBC Indonesia (29 Maret 2016).

Namun seruan Netanyahu itu beroleh sambutan dingin dari pemerintah Indonesia. Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, menyebut hubungan diplomatik Indonesia-Israel bisa dipertimbangkan bila kemerdekaan Palestina tercapai.

"Kalau kemerdekaan Palestina itu bisa dilakukan, artinya tuntutan kita bisa dipenuhi maka Indonesia tentunya dengan terbuka memikirkan, memikirkan ya bukan menyetujui," kata Pramono, dikutip Viva.co.id (29 Maret 2016)



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...g-ke-australia

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- April, Ditjen Pajak bakal periksa rekening nasabah

- Perlu Rp13 triliun per tahun kurangi sampah plastik di laut

- Pesan tegas Jokowi untuk Freeport