Rabu, 22 Februari 2017 | 22:08 WIB

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri, Ketua TP PKK DKI Jakarta Veronica Tan saat peresmian RPTRA Kalijodo, Jakarta Barat, Rabu (22/2/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com —Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seolah tak mau ambil pusing soal adanya empat fraksi di DPRD DKI yang memboikot rapat dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Menurut Basuki, hal itu justru akan merugikan partai-partai tersebut.

"Nanti juga dihukum orang pas 2019 kok," ujar Basuki atau Ahok dalam program Mata Najwa, Rabu (22/2/2017).

( Baca Juga: Ahok: Cuma 4 Fraksi Saja yang Boikot Kok, Ngapain Pusing...)

Pada 2019 nanti, akan ada pergelaran pemilihan legislatif. Ahok tidak tahu apakah nantinya dia akan terpilih kembali menjadi gubernur atau tidak.

Jika terpilih, dia yakin partai yang fraksinya melakukan aksi boikot tersebut tidak akan dipilih oleh banyak warga pada pemilihan legislatif 2019.

"Saya juga enggak tahu 2019 jadi gubernur atau tidak, tetapi kalau saya terpilih nih, dipercaya orang Jakarta, saya jaminlah itu partai, orang-orang itu, enggak ada lagi di DPRD," ujar Ahok.

Ahok juga menilai aksi boikot itu tidak berpengaruh besar. Sebab, pembahasan APBD DKI 2017 sudah disahkan dan sudah dijalankan.

(Baca juga: Bestari: Boikot Sejumlah Anggota Dewan Boleh Diabaikan)

Adapun empat fraksi yang melakukan boikot ialah Fraksi PKS, Gerindra, PPP, dan PKB.

Boikot dilakukan untuk meminta kepastian soal status Ahok yang aktif menjadi gubernur, padahal sudah menjadi terdakwa kasus dugaan penodaan agama.

Penulis : Jessi Carina
Editor : Icha Rastika


KOMPAS