Jakarta - President and CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkerson, mengungkapkan salah satu pemilik saham Freeport McMoRan Inc adalah Carl Icahn, pendiri Icahn Enterprises. Icahn memegang 7% saham Freeport McMoRan, dan tercatat sebagai pemegang saham terbesar sejak 1,5 tahun terakhir.

Icahn kini menduduki posisi penting pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Ia adalah 'Special Advisor' alias staf khusus Trump. Kisruh mengenai kelanjutan investasi Freeport di Indonesia tentu tak lepas dari perhatian Icahn.

"Freeport McMoRan adalah perusahaan listed di AS. Ia mempunyai saham Freeport sebesar 7% dan ia sudah memilikinya selama 1,5 tahun, dua dari perwakilannya ada di jajaran direksi Freeport McMoRan. Dia bukan representatif resmi pemerintah, tapi staf khusus, dia juga sangat concern dengan situasi di Indonesia," ungkap Richard dalam konferensi pers di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (20/2/2017).

Sementara itu, Mantan Staf Khusus Menteri ESDM, Said Didu, menyarankan agar pemerintah tidak bersikap terlalu keras memaksakan kehendak pada Freeport. Harus hati-hati agar sengketa tidak sampai berlanjut ke Arbitrase.
[B]
Sebab, Carl Icahn adalah orang dekat Presiden AS Donald Trump. Dengan kebijakannya yang proteksionis, Trump kemungkinan besar akan sangat melindungi kepentingan perusahaan AS di luar negeri. Bila terjadi sengketa, yang akan dihadapi pemerintah Indonesia bukan hanya Freeport, tapi mungkin juga pemerintah AS.

"Pemilik saham terbesar Freeport adalah penasihat Trump, kita harus hati-hati. Betul-betul simalakama, kalau pemerintah lunak dianggap memihak Freeport, kalau keras bisa Arbitrase," kata Said Didu saat dihubungi detikFinance.[/B]

Menurutnya, mau tak mau pemerintah harus merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017) untuk mengakomodasi keinginan Freeport. Konsekuensinya, pemerintah pasti akan dicibir pro asing, tidak konsisten, lemah, dan sebagainya.

Tapi untuk menghindari kerugian yang lebih besar, pemerintah harus siap tidak populer. Freeport punya posisi kuat dalam KK. Ketentuan dalam KK boleh dibilang setara dengan Undang Undang. Aturan seperti PP, apalagi yang lebih rendah, tidak dapat membatalkan KK.

"Saya khawatir, PP harus diganti lagi. Ini betul-betul simalakama," ujarnya.

Solusi lain dengan konsekuensi lebih buruk, bisa saja Presiden Joko Widodo (Jokowi) terpaksa mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk mengganti Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba). "Bisa-bisa Presiden terpaksa mengeluarkan Perppu," ucapnya.

Said Didu menyebut, ada 3 masalah besar terkait Freeport yang harus segera dipecahkan pemerintah melalui revisi PP atau penerbitan Perppu, yaitu stabilitas dan kepastian untuk investasi yang diminta Freeport, izin ekspor konsentrat, dan divestasi saham.

Kalau pemerintah dan Freeport tak bisa mencapai titik temu untuk 3 masalah ini, situasi sosial dan ekonomi di Papua bisa kacau. Ini yang benar-benar harus dihindari. "Dampak sosial ekonomi di Papua menurut saya paling krusial," tutupnya. (mca/wdl)

news


aih.... papa setnov
apakah jokowi bakal ngeper sama freeport ????
gue pribadi sih berharap pemerintah tegas sama freeport. masak kita dikadalin terus ? sudah mangkir bangun smelter, masih aja bisa ekspor konsentrat. pas disuruh rubah iupk gak mau???