Jakarta – Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan keputusan penonaktifan terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang menjadi terdakwa penistaan agama, tidak tergantung tuntutan.

“Jadi kalau mendagri mengatakan, nanti kita tunggu tuntutan jaksa, sesungguhnya bukan tuntutan jaksa,” katanya di Jakarta, Jumat (17/2).

Melainkan, kata dia, menunggu putusan hakim perkara penistaan agama. “Putusan hakim yang benar,” ucapnya.

Ia menjelaskan jika jaksa menuntut Ahok selama-lamanya lima tahun penjara, namun itu belum memberikan kepastian hukum.

(Baca: Memahami Optimisme Gub (non aktif) Ahok)

Selain itu, kata dia, majelis hakim yang menangani perkara tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Utara belum tentu memutus perkara tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

“Jaksa bisa menuntut, misalnya, Pasal 156a KUHP, tapi hakim putuskan yang lain, itu bukan jaksa yang menentukan,” ujarnya.

Seperti diketahui, dalam perkara kasus penistaan agama itu Ahok dikenakan dakwaan alternatif, yakni, Pasal 156a KUHP dan Pasal 156 KUHP.

Ancaman dari Pasal 156a KUHP adalah maksimal lima tahun kurungan, sedangkan Pasal 156 KUHP ancamannya empat tahun penjara.

(Baca: Kasus-kasus Penistaan Agama Yang Dibebaskan Dari Tuduhan/Dakwaan)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menunggu tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus dugaan penistaan agama, sebelum menentukan status Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam pemerintahan.

https://nasional.tempo.co/read/news/...tuntutan-jaksa
http://news.liputan6.com/read/285934...bukan-tuntutan
http://www.biarnyaho.com/polemik-sel...putusan-hakim/

Hormati sidang yang sedang berjalan, jangan main hakim sendiri. be smart person ya breey.