Penjelasan Anies terkait Program Rumah DP Nol Rupiah

Penjelasan Anies terkait Program Rumah DP Nol Rupiah
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menanggapi pernyataan Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo, terkait program rumah tanpa uang muka (down payment/DP).

Agus sebelumnya menyatakan, program itu menyalahi aturan DP kredit pemilikan rumah (KPR) sebagaimana tertuang dalam Peraturan BI (PBI) No. 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value untuk kredit properti.

Dalam aturan itu dijelaskan, DP yang harus dibayarkan dari jenis rumah yang diakusisi, minimal 15 persen.

Namun kata Anies, aturan tersebut tak berlaku, jika kebijakan rumah tanpa DP merupakan program pemerintah daerah (pemda).

"Tidak menyalahi aturan, jika itu termasuk dalam program pemerintah daerah," ujar Anies, Jumat (17/2/2017) dalam keterangannya kepada Tribunnews.com.

Baca: Tingkat Partisipasi Pemilih Kepulauan Seribu Tertinggi se-DKI Mencapai 81,4 Persen

Anies menjelaskan, hal tersebut diatur dalam Pasal 17 PBI No. 18/16/PBI/2016 yang berbunyi, "Kredit atau pembiayaan dalam rangka pelaksanaan program perumahan pemerintah pusat dan/atau pemda sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang didukung dengan dokumen yang menyatakan, bahwa kredit atau pembiayaan tersebut merupakan program perumahan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dikecualikan dari ketentuan ini dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku."

Penjabaran mantan mendikbud ini juga untuk meluruskan kesalahpahaman di masyarakat. Sebab, banyak yang mengartikannya sebagai DP nol persen.

Padahal yang dimaksud dalam program pasangan calon nomor 3 ini adalah nol rupiah.

"Bukan nol persen, tapi DP-nya nol rupiah. Makanya, itu si debitur harus mengumpulkan dana sekitar enam bulan untuk DP tersebut," papar Anies.

Bagi Anies, program rumah DP nol rupiah tersebut sangat logis dan bisa direalisasikan di ibu kota kelak.

"Insya Allah, sudah sesuai aturan. Dan solusi perumahan ini, akan menjangkau seluruh warga berpenghasilan rendah," tandasnya.
http://m.tribunnews.com/metropolitan/2017/02/18/penjelasan-anies-terkait-program-rumah-dp-nol-rupiah


latar belakangnyakan dl dia survey2 gitu keliling jkt
nanya2 kesulitan sampai g bisa punya rumah(hak milik) warga dki
dr situ ketahuan alesannya bukan karena cicilannya tp karena dp-nya yg besar
nah si anis ini punya inisiatif gitu "program dp Rp 0,-" gitu dengan kerjasama bersama bank dki
udah jelas kan programmnya dp 0 rupiah! tp harus ada ketentuan nabung di bank dki senilai dp rumah yg mau dibeli dlm waktu 6bulan (terserah mau rumah apa) bukan bangun rumah!

kalo ada yg minta narik program ini malah aneh diragukan kenetralannya.
iya sih independen memihak lawan anies yg gak bisa kasih solusi warganya yg gak punya hak milik entah itu rumah susun atau apa!
klaim anies ada 30% warga dki yg gak punya hak milik rumah tinggal berdasar survey dia.


lebih enak mana dp bisa 6 bulan lewat bank dki dengan sekali DP 10-15%?
urusan kpr gak ada sangkut pautnya sama dp 0 rupiah loh ya!


saya masih bisa bilang ini program doable ya!
ingat sistem ini aja jalan "Fractional-reserve banking"

gubernur sewa rusun dan antek-antek buzzer punya solusi lebih baik?
saya kira gak ada wong warga miskin aja naik kok periode jkw-ahok-jarot 8000 an orang



Ini yg jdi f.a.q ya!
Udah jelas ini bukan program kpr apalagi bangun rumah kaya kementerian pupr!
Ini tentang optimise bank DKI bisa ngasih jaminan DP rumah loh.
Aneh kalau situ nanya perincian pembelian rumah minta dibreakdown itungannya!
Lihat aja aset bank DKI lumayan gede loh 42T cmiiw
Kredit yg disalurkan juga gede Liat aja laporannya sono jangan minta disuapin mulu