Swafoto yang dikirimkan oleh Evi Diana Sitorus, istri Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi. Evi tampak berpose bersama sang suami di dalam kabin helikopter milik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP)--dulu Basarnas.
Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi, menuai sorotan negatif beriring dengan tudingan penggunaan fasilitas negara demi kepentingan pribadi.

Sorotan itu berpangkal dari status akun Facebook, Evi Diana Sitorus--dipercaya milik istri Tengku Erry.

Sabtu (11/2), Evi mengirim sebuah gambar swafoto. Dalam foto itu, Evi tampak berpose bersama Tengku Erry di dalam kabin helikopter milik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP)--dulu bernama Badan SAR Nasional (Basarnas).

"Mengejar waktu, bismillah otw Samosir by Heli Basarnas. Menghadiri pesta perkimpoian anak Bupati Samosir" tulis Evi.

Tangkapan layar status Facebook, Evi Diana Sitorus.
Beberapa media, antara lain TribunNews, menjadikan status Evi itu sebagai artikel.

Dari pemberitaan media itulah cerita soal dugaan penggunaan helikopter demi kepentingan pribadi ini kian viral. Khalayak internet pun mulai mengirim sejumlah komentar miring.

Belakangan, Evi menghapus kirimannya itu. Boleh jadi, penghapusan dilakukan karena banyaknya komentar miring. Meski demikian, tangkapan layar status tersebut telah menyebar di media sosial.

Berikut beberapa komentar dari pengguna Facebook:
Didy Puryanto: "Enaklah kau naik helikopter. Kalu kami ni kan masih pakai jalan darat yang banyak lubangnya"Willy Fernandez: "Apakah ada kepala daerahnya yang seperti Gubernur Sumut ini? Yang pergi kondangan perkimpoian naik helikopter? Helikopternya punya Basarnas? Cuma Gubernur Sumut yang bisa, Ahok mah lewat."Lindung Silabang: Helikopter suka-suka. Bang bisa gak ya aku pinjam helikopternya? Soalnya keluargaku mau ke Medan. Jemput dong!Arnold PG Lbn Gaol: "Tak ada itu dikatakan fungsi Heli Basarnas untuk urusan pernikahan. Ntah yang dikira Gubernurnya pernikahan Anak Bupati itu bencana? Saya bertanya kepada Bapak Presiden dan Kapolri, apakah Pernikahan anak Bupati termasuk bencana?"
Kritik juga datang dari Anggota DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan.

"Fasilitas negara tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja menggunakan pesawat komersial ketika menghadiri acara wisuda anaknya di Singapura. Kewenangan gubernur tidak boleh melampaui presiden," ujar Sutrisno, dikutip Berita Satu, Senin (13/2).

Menurut Sutrisno, penggunaan fasilitas negara itu telah melukai "perasaan publik". "Penggunaan yang tidak sesuai dapat menimbulkan konsekuensi bahan bakar maupun perawatan. Gubernur bersama istri sudah melukai perasaan publik," ujarnya.

Senin (13/2), akun Facebok Erry Nuradi--dipercaya milik Teuku Erry--mencoba menjernihkan perkara ini.

Ia mengunggah beberapa foto yang menunjukkan kunjungannya ke Samosir, termasuk ketika mendatangi lokasi kebakaran tiga rumah adat di objek wisata Parbaba, Pantai Pasir Putih, Pangururan, Samosir. Kebakaran itu terjadi pada 9 Februari.

Sebagai informasi, helikopter milik BNPP itu ditempatkan di Sumut sejak 17 Januari 2017. Penempatan itu ditandai dengan penekenan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama operasional helikopter SAR Provinsi Sumut.

Saat penekenan, seperti dilansir Elshinta, Tengku Erry menyebut bahwa penempatan itu tidak lepas dari permohonan pihaknya kepada BNPP, dengan menimbang kondisi Sumut dan beberapa provinsi sekitarnya yang rawan bencana.

Adapun penggunaan helikopter BNPP ini, agaknya setaraf denganpemakaian mobil dinas untuk keperluan pribadi--misalnya mudik.

Dalam kasus penggunaan mobil dinas untuk mudik, kebijakan daerah juga bisa berbeda-beda. Ada yang mengizinkan. Pun sebaliknya ada yang melarang.

Bahkan beberapa kalangan berpendapat penggunaan itu bisa menyerempet korupsi. Pada musim mudik lebaran 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau pejabat agar tidak menggunakan mobil dinas untuk pulang kampung.

Pengajar FISIP Universitas Terbuka, Yuli Tirtariandi El Anshori, pernah mengulas penggunaan fasilitas negara macam itu lewat sebuah artikel (Tempo.co, 22 Juli 2013).

Lebih kurang, ia menyebut penggunaan fasilitas negara untuk keperluan pribadi adalah masalah etika, yang berkenaan dengan kepatutan dan rasa malu.

"Secara etika, apakah patut para pejabat yang notabene mempunyai penghasilan besar masih menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi? Tentu sangat tidak pantas dan memalukan," tulisnya.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...sumut-dikritik

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Sekilas di Balai Kota dan sidang ke sepuluh Ahok

- Benarkah banjir Jakarta makin cepat susut

- SBY kirim pesan 'Rakyat Jakarta Memilih', apa kata netizen?