TEMPO.CO, Martapura - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said Aqil Siradj, mendatangi undangan peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama ke-91 dan haul KH. Abdul Qadir Hasan (Guru Tuha) ke-40 di Universitas Nahdlatul Ulama, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Di atas panggung, Said Aqil Siradj sempat menyinggung demonstrasi 411 dan 212 yang diikuti ribuan umat Islam di DKI Jakarta pada tahun lalu. Said Aqil pun sengaja tidak menghadiri aksi damai 112 yang dikemas dalam doa bersama di Masjid Istiqlal pada hari ini.

“Saya menolak demontrasi, bukannya saya membela Ahok. Saya enggak kenal dengan Ahok. Silahkan demo, tapi saya tidak. Saya tahu siapa orang yang mengerahkan demo dan tujuannya apa, saya tahu,’ kata Said Aqil di hadapan ratusan nahdliyin, Sabtu 11 Februari 2017.

Said dengan tegas mengatakan aksi demontrasi itu sejatinya bukan bertujuan menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atas kasus penistaan agama. Tapi, Said Aqil mengatakan ada kepentingan yang ingin membenturkan ideologi Islam moderat dan Islam radikal.

“Bukan masalah Ahok, tapi membenturkan Islam moderat dan Islam radikal. Ini perang ideologi. NU sebagai organisasi yang ahlus sunnah wal jamaah (aswaja) memegang dua amanat yang utama, ukhuwah islamiyah dan ukhuwah wathaniyah,” kata Said mengingatkan.

Itu sebabnya, kata Said, NU mesti berperan konstruktif di tengah masyarakat dengan mengusung semangat Islam moderat. Said mengaku tidak gampang mengusung misi NU karena membutuhkan kecerdasan intelektual dan ilmu keagamaan yang mumpuni. “Harus cerdas dan berilmu.”

Di lain pihak, Said berasumsi menjadi seorang Islam radikal dan ekstremis cukup mudah. “Kalau ekstrem kanan enggak perlu cerdas, cukup celana cingkrang, jenggot panjang, dan jidat hitam. Kalau ekstrem kiri itu agama urusan pribadi tidak perlu dimasyarakatkan, jangan ajak orang lain memeluk agama. Keduanya enggak perlu sekolah, enggak perlu pinter,” Said melanjutkan.

Selain Said Aqil Siradj, peringatan haul KH. Abdul Qadir Hasan ke-40 turut dihadiri sejumlah ulama, tokoh masyarakat, dan pejabat di Kalimantan Selatan. Mereka terdiri atas Ketua PWNU Kalimantan Selatan, Syarbani Haira; ulama KH. Ahmad Zudiannor; Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan, Abdul Haris Makkie; Bupati Banjar, KH. Khalilurrahman; dan Bupati Barito Kuala, Hasanuddin Murad.

Pemuda Ansor juga mendeklarasikan gerakan anti-berita hoax. Badan Otonomi NU itu mendorong pemanfaatan media sosial yang positif sekaligus meningkatkan literasi sebelum menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Ansor pun sepakat mengubah perilaku umat agar lebih berbudaya. “Hoax bisa memecah belah bangsa,” demikian kata mereka ketika membacakan deklarasi anti-hoax.