JK Jelaskan soal Lambang PMI di RDPU dengan Komisi IX DPR

Rabu, 08 Februari 2017 | 19:48


Jakarta - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi IX DPR RI dengan Palang Merah Indonesia (PMI) nampaknya sudah jelas perihal masalah lambang organisasi kemanusiaan yang konon membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) PMI mandek pembahasannya di DPR selama 10 tahun.

JK menjelaskan betapa pentingnya sebuah lambang bagi organisasi kemanusiaan seperti PMI. Sebab, lambang berfungsi sebagai pengenal sekaligus pelindung. Oleh karena itu, harus sederhana sehingga mudah dikenali.

"Ini menyangkut lambang. Lambang itu pengenal dan pelindung, itu intinya. Kenapa begitu simpel karena dari jauh harus kelihatan. Dari jarak 1 kilometer harus kelihatan karena kalau tidak bisa ketembak dia (dalam situasi krisis atau perang). Oleh karena itu, harus simpel dan harus jelas. Contohnya, yang kita pakai lambang garuda, mungkin hanya 50 meter kelihatan lambang apa itu," jelas JK dalam RDPU di Gedung Nusantara I MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu (8/2).

Kemudian, JK menjelaskan perihal lambang palang merah yang kerap dikaitkan dengan agama tertentu. Menurutnya, tidak benar karena lambang palang merah berbeda dengan lambang salib yang identik dengan agama Kristen.

"Jangan memberikan suatu indikasi palang merah itu lambang agama. Karena yang mendirikan orang Swiss maka paling gampang saja gunakan lambang bendera yang terbalik," ujarnya.

Namun, kepada para anggota dewan, JK menegaskan bahwa dalam satu negara hanya boleh menggunakan satu lambang saja, sebagaimana aturan internasional.
Hanya saja, JK tidak secara tegas mengatakan bahwa lambang yang akan digunakan adalah lambang palang merah dengan dihiasi bunga melati sebagai piguranya, sebagaimana yang dikenakan personel PMI saat ini.

"Soal lambang PMI Melati. Jadi, ada aturan dari PMI agar ada ciri nasional juga maka masing-masing negara diminta untuk memiliki ciri-ciri nasionalnya. Indonesia pilih lambang melati, bung Karno pada kongres kelima kayaknya. Namanya saja palang merah tentu lambangnya palang merah. Sekali lagi, prinsip pokok lambang adalah bisa dibedakan dari jauh," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam RDPU, banyak anggota Komisi IX yang mempertanyakan perihal lambang yang akan digunakan oleh PMI nantinya jika Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang PMI disahkan.

Kemudian, ditemui usai RDPU, Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf juga mengaku belum memutuskan lambang apa yang cocok digunakan oleh PMI ke depannya.

"(lambang PMI) Ya nanti belum kita putuskan," ujar Dede Yusuf.

Sebagaimana diketahui, RUU PMI sebetulnya sudah pernah dibahas di DPR pada periode sebelumnya. Namun, karena waktu yang tidak cukup, pembahasannya terhenti.

Konon, pembahasan tidak selesai atau tidak menemui titik temu lantaran tidak dicapai kesepakatan mengenai lambang PMI.

Kemudian, RUU PMI akan kembali dibahas tahun 2017 ini, setelah pemerintah mengambil inisiatif untuk memasukkannya dalam Prolegnas.

Salib haram



Cocoklogishit soal lambang juga bahkan sampai didiskusikan di rapat DPR kek gini?

Anggota DPR aja masih percaya cocoklogishit, apalagi rakyat terutama yang 2D

Sekalian aja bilang lambang PMI itu upaya osang aseng agen Swiss menguasai Indonesia karena itu lambang Red Cross kan lambang bendera Swiss dan pendirinya juga orang Swiss