TRIBUNNEWS.COM, RUMANIA - Pemerintah Romania atau Rumania akan mengadakan pertemuan darurat untuk menghapus aturan yang bisa melindungi banyak politisi dari tuntutan atas korupsi.
Aturan tersebut memicu protes terbesar di negara tersebut sejak kejatuhan komunisme pada 1989.
Perdana Menteri Sorin Grindeanu pada Minggu (05/02) tunduk pada tekanan dan mengatakan, "Saya tak mau memecah Romania".
Puluhan ribu orang di Bukares bersorak gembira menyambut langkah tersebut tapi berjanji akan tetap menekan kabinet.

Mereka akan tetap melanjutkan aksi protes sampai aturan - yang disahkan pada Selasa (31/01) dan akan berlaku pada 10 Februari nanti - benar-benar dihapuskan.
Beberapa demonstran masih menuntut pengunduran diri seluruh anggota kabinet pemerintahan.
Peringatan Uni Eropa
Grindeanu, dari partai kiri Demokratik Sosial (PSD), mengatakan dia sudah "mendengar dan meminta banyak opini" termasuk "suara dari jalanan".
Menurutnya, parlemen kini sedang memperdebatkan aturan anti-korupsi yang baru.
Menteri Kehakiman Florin Iordache mengambil tanggung jawab atas komunikasi yang buruk dan kebingungan dengan aturan kontroversial tersebut, katanya.

Aturan itu akan mendekriminalisasi penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan jumlah €44.000 (sekitar Rp 600 juta lebih) atau kurang.
Salah satu yang akan mendapat keuntungan dari aturan tersebut adalah Liviu Dragnea, ketua partai PSD yang menghadapi tuduhan merugikan negara sebesar €24,000 (Rp300 juta lebih).
Perdana Menteri Romania Sorin Grindeanu mengumumkan pemerintah akan menghapuskan aturan kontroversial tersebut.
Pemerintah berargumen bahwa perubahan itu dibutuhkan untuk mengurangi kepadatan penjara dan menyamakan hukum dengan konstitusi.

Namun pengamat menilai langkah ini adalah cara bagi PSD untuk menyelamatkan pejabat yang dijatuhi hukuman atau dituduh korupsi.
Uni Eropa sudah memberi peringatan pada Romania agar tidak mundur lagi dalam upaya melawan korupsi.