Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Mohamad Nasir menyampaikan arahan saat Rapat Kerja Nasional di Gedung Graha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Senin (30/1/2017).
Kasus ijazah palsu seringkali muncul menjelang masa pemilihan umum di berbagai wilayah di Indonesia. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menerima 141 laporan masyarakat terkait kasus ijazah palsu sepanjang 2016. Laporan ijazah palsu itu melibatkan kepala daerah, anggota DPRD dan aparatur sipil negara.

Direktur Pembelajaran Kemristekdikti, Paristiyanti Nurwardani mengatakan dari 141 laporan yang masuk dan diverifikasi, sebanyak 90 persen di antaranya tidak terbukti menggunakan ijazah palsu.

"Sebanyak 90 persen di antaranya ternyata hanya pelaporan yang dilandasi situasi politik saja. Sedangkan 10 persen lainnya memang terbukti diduga palsu," ujar dia melalui Antaranews, Kamis (2/2/2017)

Paristiyanti mengatakan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sangat tegas terkait kasus ijazah palsu ini. Menristekdikti telah menginstruksikan pemecatan terhadap seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kemristekdikti yang terlibat.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, penerbit ijazah palsu (tanpa hak), pemegang gelar lewat ijazah palsu terancam penjara 10 tahun dan/atau denda sebesar Rp1 miliar.

Kasus ijazah palsu yang masih dalam proses penyelidikan saat ini terjadi di Bengkalis, Riau. Bupati Bengkalis Amril Mukminin dilaporkan kelompok masyarakat atas dugaan penggunaan ijazah palsu.

Direktur Eksekutif Pilkada Watch Wahyu Permana mengatakan praktik penggunaan ijazah palsu oleh kepala daerah dapat membuka peluang terjadinya kejahatan lain dalam birokrasi ketika pejabat bersangkutan terpilih. Wahyu menilai kasus ijazah palsu bukan semata-mata persoalan administrasi, tetapi tentang komitmen mencari sosok pemimpin yang memiliki kualitas dan bermoral.

Untuk memberantas praktik jual beli dan penomoran ijazah palsu, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi akan membangun Sistem Verifikasi Ijazah Elektronik (Sivil). Lewat sistem itu, semua perguruan tinggi wajib mengikuti program penomoran ijazah nasional (PIN).

Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan, pemberlakukan Sivil juga memudahkan pemegang ijazah dan pihak industri. Pasalnya, ijazah tak perlu lagi dilegalisir saat akan dipakai untuk syarat melamar kerja. Pihak industri tinggal mengakses Sivil untuk mengetahui keabsahan sebuah ijazah.

"Jadi, ke depan tak perlu lagi ada legalisir ijazah. Misal industri ingin tahu lulusan yang akan diterimanya, cukup mengakses Sivil," kata Nasir melalui Pikiran Rakyat.

Ia menyatakan, Sivil dapat mendeteksi lebih awal peredaran ijazah palsu. Dengan demikian, pihak Industri akan menerima lulusan yang sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan.

Nasir menegaskan, praktik korupsi termasuk pembuatan ijazah palsu menjadi kendala utama bangsa Indonesia dalam upaya memajukan dunia pendidikan. Menurut dia, korupsi terjadi karena birokrasi yang kompleks dan urusan administrasi yang panjang berjenjang.

Selain ijazah, Kemenristekdikti juga mengembangkan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO) untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas proses akreditasi pada perguruan tinggi. Fasilitas yang diklaim bisa menekan biaya proses akreditasi hingga 20 persen itu akan dioperasikan pada Mei 2017.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...-kepala-daerah

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Perihal Ahok-Ma'ruf-SBY dan kegaduhan di antaranya

- Penyeragaman harga gula pasir dimulai Maret

- Bupati Klaten siap menjadi Justice Collaborator