Warga memilah sampah di kawasan Cililitan, Jakarta, Selasa (2/8/2016).
Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk berpenghasilan rendah dan tinggi Indonesia menurun pada Maret 2016 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan upah buruh tani harian dan upah buruh bangunan menyumbang perbaikan ketimpangan ekonomi penduduk di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio pada Maret 2016 sebesar 0,397. Angka ini menurun dibanding September 2015 yang sebesar 0,402 dan dibanding Maret 2015 yang sebesar 0,408.

Nilai gini ratio berada pada kisaran nol dan satu. Semakin tinggi nilai gini ratio, semakin tinggi tingkat ketimpangan di kalangan masyarakat. "Ini artinya terjadi perbaikan pemerataan pendapatan pada periode Maret 2015-Maret 2016," kata Kepala BPS Suryamin dikutip Antaranews, Jumat (18/8/2016).

Suryamin menjelaskan penurunan gini ratio ini terjadi di daerah perkotaan yaitu dari 0,428 pada Maret 2015 menjadi 0,410 pada Maret 2016, serta daerah perdesaan yaitu dari 0,334 pada Maret 2015 menjadi 0,327 pada Maret 2016.

Ia menambahkan selama periode Maret 2015-Maret 2016, distribusi pengeluaran dari kelompok penduduk 40 persen terbawah masih berada dalam kategori ketimpangan rendah, namun distribusinya semakin menurun. Distribusi di daerah perkotaan dan perdesaan bagi kelompok penduduk 40 persen terbawah dari sebelumnya pada periode Maret 2015 sebesar 17,1 persen menjadi 17,02 persen pada Maret 2016.

Berdasarkan provinsi, ada tujuh provinsi yang memiliki gini ratio lebih tinggi dari nasional, yaitu Sulawsi Selatan mencapai 0,426, Daerah Istimewa Yogyakarta 0,420, Gorontalo 0,419, Jawa Barat 0,413, DKI Jakarta 0,411, Sulawesi Utara 0,402, dan Jawa Timur 0,402.

Beberapa faktor yang mempengaruhi perbaikan gini ratio adalah kenaikan upah buruh tani harian dari Rp46.180 per hari pada Maret 2015 menjadi Rp47.559 per hari pada Maret 2016. Ketimpangan juga menurun karena kenaikan upah buruh bangunan dari Rp79.657 per hari pada Maret 2015 menjadi Rp81.481 per hari pada Maret 2016.

Faktor lain yang mempengaruhi perbaikan gini ratio adalah peningkatan jumlah pekerja bebas pertanian dan peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita kelompok penduduk 40 persen terbawah dari Rp371.336 per bulan pada Maret 2015 menjadi Rp423.969 per bulan.

Gini ratio membaik karena penguatan ekonomi kelas menengah bawah yang dipicu adanya pembangunan infrastruktur sehingga menyerap banyak tenaga kerja. Ada juga pengembangan usaha di sektor manufaktur, jasa dan pariwisata. Suryamin mengatakan perbaikan ini merupakan dampak awal dari 12 paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam 15 tahun terakhir. Pencapaian ini telah mengurangi tingkat kemiskinan dan memperbesar jumlah kelas menengah. Namun, manfaat dari pertumbuhan ini lebih dinikmati oleh 20 persen masyarakat terkaya. Sekitar 80 persen penduduk - atau lebih dari 205 juta orang - rawan kemiskinan.

Berdasarkan laporan Bank Dunia 2015, tingkat ketimpangan di Indonesia relatif tinggi dan naik lebih pesat dibanding banyak negara Asia Timur lain. Antara tahun 2003 hingga 2010, bagian 10 persen terkaya di Indonesia menambah konsumsi sebesar 6 per tahun, setelah disesuaikan dengan inflasi. Sedangkan 40 persen masyarakat termiskin, tingkat konsumsinya tumbuh kurang dari 2 persen per tahun.

BPS merilis gini ratio per 6 bulan, yaitu per Maret dan per September setiap tahunnya. Pemerintah menargetkan gini ratio akan kembali turun pada tahun 2017 mendatang.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro berharap bahwa gini ratio Indonesia dapat turun hingga 0,1 persen pada tahun 2017 mendatang. "Lalu untuk koefisien gini saat ini 0,4. Tidak mudah turunkan 0,01. Tapi 0,39 menurut kami meskipun tidak mudah untuk dicapai tapi akan tercapai. Kita akan fokus ke program pembangunan," ujar Bambang melalui Okezone.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...n-kaya-menurun

---