Kubu Ahok Berupaya Kriminalisasi Rais dan PBNU
Februari 1, 2017 13:17

Jakarta, Aktual.com – Tokoh Rumah Amanat Rakyat Ferdinand Hutahaean mendesak agar terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, dan tim kuasa hukumnya menjelaskan kepada publik terkait adanya bukti percakapan antara Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua MUI Ma’ruf Amin.

Dalam persidangan kedelapan kasus penistaan agama, kemarin, Ahok dan kuasa hukumnya menuding Ma’ruf menutupi latar belakangnya yang pernah menjadi Dewan Pertimbangan Presiden di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ahok dan kuasa hukumnya juga sesumbar, memiliki bukti tentang percakapan telepon antara SBY dengan Ma’ruf, agar Ma’ruf bertemu dengan Agus-Sylviana.

“Ahok dan Pengacaranya harus menjelaskan kepada publik, darimana mereka mendapatkan bukti adanya komunikasi antara SBY dengan KH Ma’ruf Amin,” kata Ferdhinan dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (1/2).

Sebab, sambung dia, tudingan ini sesuatu hal yang tidak bisa didiamkan karena merupakan pelanggaran hukum serius, terlebih jika bukti (adanya percakapan) itu didapat secara ilegal.

“Terlebih adanya upaya mengkriminalisasi KH Ma’ruf Amin dengan bukti yang dimiliki oleh Ahok dengan pengacaranya. Barang bukti yang tidak sah tentu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Bahkan merekam orang lain tanpa ijin adalah bentuk pelanggaran hukum, apalagi jika ternyata telah terjadi penyadapan.”

Yang kemudian menjadi pertanyaan, mengapa Ahok dan pengacaranya begitu bersemangat melakukan politisasi kasus penodaan agama yang mendudukkan Ahok sebagai terdakwa? Dia menjawab bahwa ada upaya menggiring opini bahwa kasus yang sedang dihadapinya akibat rekayasa politik.

“Mengaitkan telepon SBY dengan KH Ma’ruf Amin terhadap penodaan agama yang dilakukan Ahok adalah upaya tidak cerdas dari pengacara Ahok. Telepon dengan penodaan agama itu tidak ada kaitannya. Memangnya tidak boleh SBY melakukan komunikasi lewat telepon dengan KH Ma’ruf Amin?. Adakah aturan yang dilanggar?, tidak ada sama sekali.” kata mantan Relawan Joko Widodo itu.

“Kemudian bahwa penodaan agama yang dilakukan Ahok sudah terjadi sebelum telepon itu terjadi, jadi mengaitkan telepon SBY dengan kasus penodaan agama itu adalah keliru dan politis. Seolah karena telepon itulah Ahok kemudian jadi terdakwa penodaan agama.”
http://www.aktual.com/kubu-ahok-beru...rais-dan-pbnu/


Ahok: Jadi Sadis Ya…
RABU, 01 FEB 2017 14:24

Basuki Tjahaja Purnama saat menemui warga Jakarta di Rumah Lembang. (JAWA POS PHOTO)

JawaPos.com - Terdakwa dugaan kasus penodaan agama Islam, Basuki Tjahaja Purnama bingung dengan pemberitaan yang mengatakan dia tidak menghormati dan berusaha mengancam Ketua MUI Ma'ruf Amin.

"Ini kalau politik pilkada jadi sadis ya. Ini (Ma'ruf Amin) orang tua. Ini Pak Kiai. PBNU lagi. Selama ini NU kan yang bela saya," ucapnya usai blusukan di Kelurahan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (1/2).

Pria yang karib disapa Ahok itu juga mengklaim, kehadiran Ma'ruf di persidangan adalah kehendak jaksa. Bukan keinginannya. Begitu pun soal tudingan bahwa dia bakal mempolisikan Rais 'Aam PBNU tersebut. Menurutnya, kabar itu tidak benar. "Yang saya mau laporkan itu saksi pelapor. Saksi pelapor yang mau kita laporin," imbuhnya.

Berita Terkait Ahok Ancam Polisikan Ma'ruf Amin, Umat Islam Siap Pasang Badan

Untuk tudingan tidak menghormati kiai dalam sidang, Ahok mengaku bahwa di dalam hukum semua orang memiliki status yang sama. Jika sebagai saksi, maka dipanggilnya adalah saudara saksi. Bukan dengan sebuatan nama dan jabatannya. "Kalau kita ketemu Pak Kiai ya kita hormat dong. Apa lagi orang NU lagi. Cuma dalam sidang, kita enggak manggil kiai. Manggilnya saudara saksi. Itu diplesetkan enggak hormatin kiai," sesalnya
http://www.jawapos.com/read/2017/02/...-jadi-sadis-ya




PKB: Hadiah Menyedihkan Ahok di Ultah NU
Rabu, 01 Februari 2017 – 08:34 WIB

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bereaksi atas ancaman Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang hendak mempidanakan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan mengatakan, ancaman yang dilakukan ketika KH Ma'ruf, sosok ulama yang disegani merupakan hadiah menyedihkan bagi Nahdlatul ulama yang kini berulang tahun.

"Ini menjadi hadiah yang sangat menyedihkan dari seorang Ahok kepada NU di hari ulang tahunnya yang ke-91," kata Daniel melalui pesan singkatnya seperti yang dilansir Jawa Pos, Rabu (2/1).

KH Ma'ruf merupakan sosok yang paling dihormati warga NU sebagai pimpinan tertinggi di PBNU saat ini. Organisasi yang berdiri sejak 31 Januari 1926 itu merupakan pelindung segenap komunitas dan selalu menjadi garda terdepan dalam menjaga keseimbangan bangsa untuk selalu teduh dan damai.

Daniel pun menyesalkan sikap Ahok yang dianggapnya kasar itu. Sebab, NU dalam beberapa bulan ini pontang-panting dan pasang badan dalam menenangkan situasi yang panas akibat ulah dan ucapan Ahok. Bahkan mendapat kritikan keras dari dalam karena kasusnya itu.

"Sikap keras Ahok yang kasar, arogan, dan ngancam-ngancam Kiai Ma'ruf saat persidangan menjadi sikap yang sangat blunder. Ahok kali ini membuat warga NU menjadi sangat marah," tegasnya.

Namun, Daniel berharap NU tetap teguh demi menjaga persaudaraan kebangsaan, menjaga pemerintahan agar bisa membangun Indonesia dengan baik dengan suasana kondusif, tegar, dan sabar meyakinkan ke segenap umat agar paham dengan situasi tersebut.

"Bukannya membantu kok sekarang malah ngancam-ngancam Kiai NU secara arogan," seru legislator asal Kalimantan Barat itu.

Daniel pun menyinggung Ahok yang sebelumnya menjadi bupati sampai gubernur saat ini karena perjuangan tokoh NU sekaligus Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan warga nahdliyin.

"Bahkan PKB bersama Banser dulu pasang badan buat Ahok," ulas pria keturunan etnis Tionghoa itu.

Karena itu, PKB secara tegas meminta Ahok segera menghadap Ma'ruf Amin dan meminta maaf untuk menenangkan amarah warga NU sekaligus meneduhkan suasana kebatinan bangsa. Jangan malah mempolitisir urusan hukum.

Daniel menturkan, Kyai Ma'ruf mau ditelpon atau menelpon siapa pun adalah haknya. Bahkan, secara pribadi mempunyai pilihan politik kepada siapa pun juga adalah hanya yang dilindungi UU. Dan itu, tidak ada urusannya dengan Ahok. "Ahok tidak berhak mengatur apalagi memvonis hak warga negara apalagi seorang Kyai besar seperti Kyai Maruf," pungkasnya.

Sebelumnya, pada persidangan kasus penodaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Selasa (31/1), Ahok merasa keberatan atas pertemuan Ma'ruf dengan pasangan calon gubernur DKI nomor pemilihan satu, Agus Yudhoyono-Sylviana Murni, pada 7 Oktober.

Menurut dia, Ma'ruf yang kemarin menjadi saksi persidangan, menutupi latar belakangnya yang pernah menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang notabene ayah dari Agus. Ahok mengatakan, pengacaranya memiliki bukti tentang adanya telepon dari SBY kepada Ma'ruf agar Ma'ruf bertemu dengan Agus-Sylviana.

Karena Ma'ruf membantah adanya telepon itu, Ahok mengatakan akan memproses secara hukum ketua MUI tersebut. Lantas, Ahok juga mengatakan bahwa Ma'ruf tidak pantas menjadi saksi karena tidak obyektif.
http://www.jpnn.com/news/pkb-hadiah-...ok-di-ultah-nu

-------------------------------

Anak macan kok dpelihara ... yaaa diterkamlah!