Perintah Mendadak dari Pak SBY
Selasa, 31 Januari 2017 – 04:48 WIB


Susilo Bambang Yudhoyono. Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com - Ketua Umum Partai Demokrat Soesilo Bambang Yoedhoyono (SBY) memerintahkan para pengurus partai mercy di daerah untuk datang ke Jakarta pada 15 Februari mendatang.

Mereka akan dijadikan saksi di setiap tempat pemungutan suara (TPS) dalam pilkada DKI Jakarta nanti.

”Perintah itu dilakukan guna menyukseskan gelaran pilgub DKI. Instruksi SBY itu sudah dilakukan beberapa hari yang lalu,” ungkap Roy Suryo, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat kepada wartawan, kemarin.

Namun, Roy juga tidak membantah banyak pengurus yang memang hadir ke Jakarta karena kesadaran sendiri.

Ini mengingat, kesadaran kader Partai Demokrat bahwa Jakarta merupakan barometer bagi daerah-daerah lain.

”Wajar kok, karena partai-partai lain juga menginstruksikan yang sama. Karena hampir 51 persen pilkada Jakarta sangat berpengaruh bagi Indonesia. Jadi ada kewajiban untuk menyukseskan,” kata Roy menegaskan.

Lebih jauh, Roy mengungkapkan, instruksi kepada pengurus tidak hanya pada pilgub DKI Jakarta saja, melainkan juga pada pilkada daerah lainnya.

Pasalnya, Demokrat fokus bisa menang di semua gelaran pilkada yang ada. ”Semua daerah juga kok, semua pengurus harus hadir. Tidak hanya Jakarta lho,” tukasnya.

Kendati demikian, masih menurut mantan Menpora itu, perhatian SBY dan Partai Demokrat terhadap pilkada DKI Jakarta tak bisa ditutupi.

Sebab, Agus Harimurti Yudhoyono merupakan calon yang diajukan koalisi pimpinan Partai Demokrat ini juga putra sulung SBY.

Bahkan akhir pekan lalu, lanjutnya, Partai Demokrat secara resmi mengeluarkan siaran pers khusus merespons perkembangan terakhir pilkada DKI Jakarta.

Partai Demokrat menilai kompetisi pilkada DKI Jakarta sudah tak fair dan tidak tertib. Penegakan hukum berat sebelah. Campur tangan kekuasaan dinilai telah melampaui batas.

”Partai Demokrat mengamati bahwa kompetisi politik yang seharusnya berlangsung damai, fair dan tertib telah berkembang ke arah sebaliknya,” tudingnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengatakan, media sosial telah menjadi wilayah yang sangat tidak sehat serta penuh dengan black campaign.

Diuraikannya, Partai Demokrat melihat gejala ketidaknetralan negara beserta aparaturnya mulai tampak terlihat. Campur tangan kekuasaan dinilai telah melampaui batas. ”Rakyat telah melihat penegakan hukum yang berat sebelah dan terkesan dicari-cari.”

Hal ini, menurut Partai Demokrat dapat merusak asas keadilan hukum yang mestinya berlaku untuk semua.

”Karena itu, kekhawatiran bakal adanya kecurangan dalam proses pilkada DKI Jakarta mulai tercium meningkat," imbuhnya. (aen)