Selasa, 31 Januari 2017 13:29 WIB


Tribunnews.com/Wahyu Aji
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengaku mendapat informasi, bahwa pada masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017, akan digelar demo besar-besaran.

Salah satu tuntutannya adalah masalah Pilkada dan keimanan, namun Panglima TNI tidak menjelaskan lebih lanjut.

"Bawasu harus berani, karena ada indikasi ada demonstrasi besar-besaran," ujar Gatot Nurmantyo dalam pemaparannya di Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2017, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017).

Dalam pemaparannya itu, Panglima TNI juga mengingatkan bahwa Indonesia bukanlah negara agama, melainkan negara yang agamis.

Hal tersebut dengan jelas tertulis di Pancasila sila pertama, yakni "Ketuhanan Yang Maha Esa."

Oleh karena itu semua pihak harus berpegang teguh pada ideologi tersebut.
"Ini yang penting, kampanye pilkada tidak boleh bertentangan dengan agama, dan tidak boleh menyinggung agama lain," ujar Gatot Nurmantyo yang disambut tepuk tangan oleh peserta Rakornas.

Usai pemaparan, dalam kesempatan wawancara dengan wartawan Panglima TNI kembali menjelaskan hal tersebut.

Bahwa pihaknya mendapat informasi bahwa akan ada demo di masa tenang.
Kata dia hal tersebut tidak masalah, selama aksi itu tidak menyinggung soal pilkada.

"Saya dapat info, kalau hari tenang akan ada demo. Kalau demo nggak masalah, asal tidak menyangkut masalah tentang pilkada, disitulah perlu Bawaslu mengawasi, agar benar-benar tenang semuanya. Itu saja," ujarnya.

"Saya yakin namanya di Republik Indonesia itu negara demokrasi, pasti ada ruang untuk kita berdemokrasi, demo itu suatu hal yang wajar saja, yang penting kita tertib," ujarnya.

http://www.tribunnews.com/nasional/2017/01/31/panglima-tni-ada-indikasi-demo-besar-besaran

'Libas Ormas yang Ganggu Pilkada'
Selasa, 31 Januari 2017 13:34 WIB


TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Jend. TNI. Purn. Wiranto, menggelar acara Forum Kebangsaan, yang digelar di Plaza Sinarmas, Jl. Fachrudin, No. 18, Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2017). Dalam acara tersebut, Mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan itu mengimbau masyarakat untuk tetap jaga persatuan dan kesatuan bangsa. TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta aparat keamanan bertindak tegas terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengganggu penyelenggaraan Pilkada serentak di 101 daerah pada 15 Februari mendatang.

Hal tersebut dia ungkapkan saat memberi pengarahan pada rapat koordinasi Pilkada serentak 2017 Kementerian Dalam Negeri di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017).

"Saya minta kepada aparat kepolisian menindak tegas dan tertibkan ormas-ormas yang mengganggu proses Pilkada," ujar Wiranto.

Wiranto menuturkan, kesuksesan penyelenggaraan Pilkada merupakan tolok ukur sejauh mana sebuah negara bisa menjalankan proses demokrasi secara baik.
Pilkada, kata Wiranto, menjadi satu simbol proses demokrasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

(Baca: 71.000 Polisi Siap Amankan Pilkada Serentak 2017)

Oleh sebab itu, dia berharap seluruh pemangku kepentingan berperan dalam menjaga penyelenggaraan Pilkada.

"Tentu kita harus tahu urgensi Pilkada. Pilkada merupakan satu simbol proses demokrasi yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Mengapa? Dalam demokrasi, wilayah politik menjadi dominan dalam mem-backup demokrasi. Dengan demikian, pemilu menjadi tolak ukur apakah negara bisa menjalankan demokrasi," ungkapnya.

Selain itu, dia juga meminta pihak penyelenggara pemilu mewaspadai para pendukung calon kepala daerah yang saling Serang, menyebar fitnah, dan kabar palsu yang dapat mengganggu proses pemilu.

(Baca: Mendagri Sebut Pilkada Serentak 2017 Seolah Terfokus pada DKI Jakarta)
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya untuk mengantisipasi konflik yang muncul menjelang Pilkada.

Dia menuturkan, kondisi masyarakat yang terpolarisasi karena mendukung calon kepala daerah masing-masing berpotensi menimbulkan konflik.

"Di Aceh dan Papua Barat ada peristiwa penembakan. Kemudian dinamika di Jakarta ini juga cukup keras. Sekarang yang penting bagaimana mengelola potensi konflik dengan baik," ujar Tito.

Dalam rapat koordinasi itu hadir, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), unsur TNI-Polri dan unsur pemerintah di 101 daerah.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, rapat koordinasi tersebut diselenggarakan untuk menyamakan persepsi dengan berbagai pihak. (Kristian Erdianto)

http://m.tribunnews.com/nasional/2017/01/31/libas-ormas-yang-ganggu-pilkada