Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto bersama  Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) berdiskusi terkait perkembangan politik di masyarakat. Pertemuan itu juga untuk membangun koordinasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat.


Dalam pertemuan tersebut, Menkopolhukam Wiranto menegaskan pemerintah tidak akan kembali pada rezim otoriter. Pemerintah justru melihat tanggapan publik sebagai pertimbangan membuat kebijakan.


"Saya jamin pemerintah Jokowi-JK tidak akan kembali masuk ke satu rezim otoriter. Tapi ketegasan dan praktek-praktek hukum yang dijalankan betul-betul hanya menjaga jangan sampai demokrasi yang berlandaskan kebebasan ini terlalu bebas," kata Wiranto di Kanror MUI Pusat, Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2017).


Wiranto menanggapi terkait banyaknya unjuk rasa yang dilakukan organisaai mayarakat yang menuntut keadilan atas kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama. Kata dia, unjuk rasa merupakan bagian dari demokrasi. Hanya saja, masyarakat tidak bisa memaksakan kehendak hingga melanggar hukum.


"Jangan sampai hukum kita terasa lemah tidak bisa menjaga kebebasan itu menjadi kebebasan yang bertanggung jawab. Jangan sampai ada tuduhan bahwa kalau aparat kepolisian bertindak keras untuk menekan rakyat, itu bukan," ujar dia.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...k-tak-otoriter

---