Rimanews - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa menyebut Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan tidak mengerti hukum dengan mendukung petisi pembubaran FPI.

"Kapolda Jabar ini ngerti hukum enggak? Apakah membubarkan sebuah ormas itu sudah memenuhi syarat," kata Desmond saat kepada Rimanews, hari ini.

Kapolda Jabar mengundang seluruh masyarakat warga Jawa Barat untuk berkumpul di Lapangan Gazibu, kota Bandung, untuk mendukung petisi pembubaran FPI pada Kamis 19 Januari mendatang.

Ajakan Anton ini berkaitan dengan bentrok ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) dengan FPI usai pemeriksaan Habib Rizieq pekan lalu. Buntut bentrokan, terjadi perusakan markas GMBI di Bogor, Ciamis dan Tasikmalaya yang diduga dilakukan anggota FPI.

Menurut Desmond, langkah Anton mendukung petisi pembubaran FPI juga akan berdampak pada institusi Kepolisian.

"Kalau pejabat kepolisian sekelas Kapolda membuat petisi, dia enggak ngerti hukum dan itu akan merusak dan mendegradasi institusi Kepolisian," ujar politisi Partai Gerindra itu.

Desmond karena itu menunggu tindakan dari Kapolri terhadap Anton.
"Kapolri harus tegas. Kalau tidak, sama artinya Kapolri seperti Kapolda Jabar. Polisi itu adalah pejabat yang menjalankan UU, bukan melanggar UU," ungkap Desmond.