Di tengah pembahasan RUU Pemilu utamanya pada poin ambang batas calon presiden atau presidential thershold, diharapkan dapat memberikan banyak alternatif pilihan kepada rakyat untuk memilih calon presiden (capres) yang diinginkan.

"Semakin banyak alternatif yang bisa dipilih oleh rakyat itu semakin baik," kata Anggota DPR RI Komisi X, Dadang Rusdiana kepada Okezone, Selasa (17/1/2017).

Pasalnya, kini partai politik terbentur aturan bahwa yang bisa mengajukan capres harus memenuhi ketentuan ambang batas yang didasarkan pada hasil pemilu sebelumnya.

Karena itu, politisi Partai Hanura tersebut memandang bahwa presidential thershold menjadi tidak relevan.

"Jadi sama sekali tidak relevan berbicara presidential thershold pada pemilu (Pilpres dan Pileg) yang dilakukan bersamaan," tukasnya.

Sampai saat ini Partai Hanura masih terus melakukan pembahasan untuk sampai pada pernyataan resmi partai.

"Tetapi saya sebagai Sekretaris Fraksi Hanura (di DPR) berpandangan bahwa sepakat dengan wacana presidential thershold nol persen," kata Dadang.

Dadang pun meyakini jika presidential therhold 0 persen memiliki implikasi positif terhadap pembangunan demokrasi.

"Saya kira positif bagi pembangunan demokrasi. Jadi rakyat akan memiliki banyak pilihan, tidak dibatasi oleh presidential thershold nya parpol," tutupnya.


sumber : news.okezone.com