Soal Program 1 M per RW, Ahok: Tanggung Jawabnya Bagaimana?

Cagub DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) mengkritisi rencana program pemberian uang tunai Rp 1 miliar per tahun kepada setiap RW di Jakarta. Ahok mengatakan program tersebut merusak mental warga DKI.

Ahok pun menjelaskan bahwa sebenarnya ketua RW tidak diperbolehkan memegang uang pemerintah. Karena, yang diperbolehkan untuk mengelola uang pemerintah adalah PNS. Ahok pun bingung bila program tersebut terlaksana, kepada siapa nantinya uang tersebut akan dipertanggungjawabkan.

"Rumah miskin dikasih Rp 5 juta, satu RW dikasih Rp 1 miliar. Memang boleh (ketua RW) pegang uang pemerintah? Nggak boleh. Saya kan di Komisi II, semua sekretaris desa diangkat jadi PNS. Karena bantuan ke desa itu nggak boleh dikelola oleh kepala desa, harus oleh PNS. Makanya sekretaris desa jadi PNS," kata Ahok kepada wartawan di sebuah rumah makan di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, Senin (16/1/2017).

"Kalau RW megang Rp 1 miliar, sebagai apa? Individu? Nanti tanggung jawabnya bagaimana," lanjutnya.

Ahok juga menyinggung soal program Rp 5 juta untuk setiap keluarga miskin. Menurutnya kartu sakti miliknya, 'Kartu Jakarta Pintar (KJP), memberikan lebih banyak duit dibanding program milik Agus tersebut. Hanya saja, lanjut Ahok, program miliknya tidak bisa ditarik tunai.

"Bantuan Rp 5 juta untuk keluarga miskin, bagaimana nentuin keluarga miskin. Beras miskin saja banyak orang miskin nggak dapat kok. KJP kita nggak lebih dari Rp 5 juta? Anak SMA itu sebulan Rp 600 ribu loh, setahun Rp 7,2 juta. Kalau masuk PTN langsung kasih hadiah Rp 18 juta. Kalau punya 2 anak sudah Rp 14,5 juta. Lebih gede siapa, cuma bedanya ini nggak bisa tunai," papar Ahok.

"Bagi saya, lebih baik nggak jadi Gubernur asal warga Jakarta teredukasi," paparnya.

Sumur: https://m.detik.com/news/berita/d-3397608/soal-program-1-m-per-rw-ahok-tanggung-jawabnya-bagaimana?_ga=1.162971452.1258444190.1483917265

BLS (Rp 5.000.000/KK) vs KJP (Rp 7.200.000/anak), mendengar fakta ini apakah AHY akan menaikkan nominal BLSnya?

Berandai andai jika AHY jadi gubernur, dengan APBD DKI Jakarta, apakah AHY akan melakukan barter program KJP dengan BLS, dan anggaran KJP akan dialihkan untuk program Rp 1 Milyar/RW? Atau AHY akan memotong anggaran infrastruktur? Bagaimana menurut anda?