Presiden Joko "Jokowi" Widodo
Kesenjangan antara si kaya dan miskin yang masih melebar di beberapa wilayah Indonesia menjadi perhatian khusus pemerintah. Oleh karenanya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo menekankan pentingnya menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi yang berjiwa Pancasila.

Sistem ekonomi Pancasila di mata Jokowi dimaknai sebagai sistem ekonomi gotong royong yang berwajah keadilan, mampu memberikan pekerjaan untuk banyak orang, dan menekan jumlah kemiskinan serta pengangguran.

"Percuma pertumbuhan ekonomi tinggi dan tidak merata. Ini adalah sebuah hal yang percuma," katanya dalam lansiran Republika, Minggu (15/1/2017).

Sebagai catatan, pendapatan perkapita masyarakat Indonesia tercatat mengalami kenaikan sejak 2013 hingga 2015, dari Rp38,37 juta per tahun menjadi Rp45,18 juta per tahun.

Namun angka tersebut hanya dirasakan oleh 20 persen dari jumlah penduduk yang mengalami kenaikan pendapatan. Sementara sisanya stagnan.

Guna mewujudkan ekonomi Pancasila itu, Jokowi akan memulainya dengan pembangunan dari daerah pinggiran, pulau terdepan atau perbatasan, dan dari pedesaan.

Pembangunan yang difokuskan dari pedesaan dan dari pulau terluar, diyakininya dapat menekan kesenjangan yang masih menganga ini.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah saat ini adalah kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga. Melalui kebijakan ini, pemerintah mengupayakan harga BBM baik di Papua--sebagai daerah terjauh--, maupun di Jawa--daerah sentra--, menjadi setara.

"Ini adalah sesuatu yang sudah satu setengah tahun yang lalu kita perjuangkan, tetapi baru bisa terlaksana tiga bulan lalu," ucapnya.

Jokowi pun menegaskan bahwa perjuangan itu belum selesai. Pasalnya, masih ada sejumlah komoditas yang sampai saat ini masih diupayakan dengan keras untuk turut mengalami pemerataan.

"Yang belum dan dalam proses kita lakukan adalah semen," tegasnya.

Upaya menjalankan ekonomi Pancasila berkeadilan sosial juga dilakukan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan membuat dana transfer daerah yang angkanya lebih besar dibanding belanja pemerintah pusat.

"Dana Desa sudah mencapai Rp764,9 triliun, lebih besar dari belanja kementerian dan lembaga," sambung Jokowi dalam Beritasatu.

Sejak zaman Soeharto

Peneliti Pusat Studi Pancasila (PSP) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Tarli Nugroho, menyebut gagasan ekonomi Pancasila sebenarnya sudah sejak zaman pemerintahan Presiden Soeharto.

Sekitar tahun 1969, staf ahli Menteri Perdagangan saat itu, Prof. Mubyarto, pernah melontarkan gagasan yang sama.

Mubyarto kala itu memaknai kenaikan produksi padi yang mencapai 11,14 juta ton dari target sebesar 10,01 juta ton, dari sisi filsafat ilmu (epistimologi), yakni sebagai hakikat keberadaan suatu negara. Tujuan suatu negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.

Pemerintah saat itu dipandang dapat menjaga harga produk petani, khususnya harga gabah. Dengan begitu, petani akan senang dan giat menanam padi dan produk pertaniannya, karena hasil kerjanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Namun, ekonomi Pancasila tidak hanya dipersepsikan untuk membela kepentingan petani saja, tetapi juga melindungi produknya dari serbuan impor. Dua hal itu dilakukan sebagai jalan mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Tarli pun menilai, sistem ekonomi Pancasila versi Prof. Mubyarto dengan Jokowi memiliki substansi yang sama. Yakni, pemerintah berupaya melakukan pemihakan kepada kelompok yang lebih besar, seperti petani, buruh, dan lainnya, yang selama ini hidup tertatih-tatih bersaing dengan konglomerat.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...residen-jokowi

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Gaya liburan pejabat DKI Jakarta

- Kecelakaan maut tak pernah berhenti di Tol Cipali

- Ada ledakan di pesawat Wings Air tujuan Luwuk