JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ahli politik, Pangi Syarwi Chaniago mengingatkan berbahanya upaya sejumlah pihak menyebarluaskan isu Islam anti Pancasila, anti bhineka tunggal ika, tidak toleran dan tidak mendukung NKRI. Menurut dia tindakan ini merupakan bentuk adu domba, memecahbelah bangsa Indonesia.

“Sebenarnya soal nasionalisme, Islam dan keindonesian sudah selesai. Islam jelas tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD, Bhineka Tunggal Ika. Kalau sekarang dibuat seolah-olah Islam anti terhadap semua itu ini hanyalah upaya adu domba Indonesia. Toleransi selama ini sudah berjalan baik, jangan dirusak dengan isu-isu seperti ini,” ujar Pangi di Jakarta, Senin (16/1/2017).

Pangi Syahrwi Chaniago yang juga Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach dan Consulting mengungkapkan bahwa umat Islam di Indonesia telah menunjukan toleransi yang tinggi demi kebihnekaan. Sebab umat Islam bisa menerima penghapusan kalimat “kewajiban bagi umat islam untuk menjalankan agamanya” dalam piagam Jakarta yang menjadi rumusan Pancasila pada 1945.

“Belum lagi syarat menjadi presiden dalam rancangan UUD 1945 yang asli bahwa harus orang Islam juga dihapuskan. Umat Islam berjiwa besar dan mengalah menerima hal itu demi mengakomodasi masyarakat dari suku dan agama lainnya di Indonesia dan demi persatuan indonesia," tegas dia.

Untuk itulah upaya penggalangan isu bahwa umat Islam dan para ulaman anti NKRI merupakan hal aneh. Pangi menilai mereka yang menyebarluaskan hal itu, selain mengadu domba masyarakat serta tidak menginginkan keharmonisan masyarakat majemuk di Indonesia, juga tidak memahami sejarah bangsa ini.

Atas dasar hal itu, Pangi berpendapat tuntutan mengembalikan UUD ke naskah aslinya merupakan hal yang wajar. Terutama agar syarat menjadi presiden dan wakil presiden adalah orang Indonesia asli. Hal ini untuk menghindari kemungkinan terjadinya orang yang baru menjadi WNI kemudian menyalonkan diri menjadi Presiden atau Wakil Presiden.

“Wajar kalau ada tuntutan itu, karena bunyi UUD sekarang kan setiap warga negara Indonesia boleh menjadi presiden. Kan bisa aja orang asing baru menjadi warga negara mencalonkan dan dicalonkan jadi presiden sementara dia tidak memahami Indonesia sama sekali,” tambahnya.

Pengi meminta agar para elit tidak memperuncing isu ini. Sebab, Islam Indonesia sangat unik karena bisa menyatu dengan demokrasi dan hukum positif yang ada. Sehingga jika kasus penistaan agama dibiarkan, malah menurutnya justru ini yang menjadi pemicu perpecahan. Hal ini yang hendak dicegah oleh pihak-pihak yang menuntut Ahok dijatuhi sanksi pidana dan bukan sebaliknya justru seolah mereka yang hendak memecah belah.

”Kalau di Arab, Ahok mungkin sudah dihukum mati. Tapi Islam di Indonesia berbeda, karena sudah menyatu dengan hukum dan demokrasi. Yang dituntut kan hanya penegakan aturan hukum negara terhadap penista agama. Jadi kalau umat Islam turun ke jalan itu semata-mata karena membela hukum dan agamanya, bukan karena anti NKRI, anti Pancasila atau anti toleransi. Makanya Megawati dan pembuat pidatonya saya kira sama-sama tidak mengerti keinndonesiaan dan justru menjadi pemancing perpecahan,” tegasnya lagi.

Pangi juga mengingatkan seperti ada upaya-upaya membangkitkan sekularisme dan ideologi komunis di Indonesia saat ini. Ini ditandai munculnya wacana menyalahkan orang Islam memilih pemimpin Islam atau umat agama lain memilih orang yang seiman menurutnya adalah membenturkan masyarakat yang percaya bahwa negara tidak bisa dipisahkan dari agama.

”Jadi jangan alergi dengan apa yang berbau agama,” tandasnya.(ris)