- Beranda
- Berita dan Politik
GP Ansor Tak akan Beri Ruang FPI di Maluku Utara
...
TS
waraswiriswareg
GP Ansor Tak akan Beri Ruang FPI di Maluku Utara
Jakarta, CNN Indonesia -- Gerakan Pemuda (GP) Ansor Maluku Utara menolak Front Pembela Islam (FPI) masuk ke wilayahnya. Mereka juga menolak imam besar FPI, Rizieq Shihab, dan mendesak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar tidak memberikan ruang bagi organisasi tersebut di Maluku Utara.
Ketua GP Ansor Maluku Utara Salim Thaib mengatakan, penolakan itu terkait sepak terjang organisasi kemasyarakatan pimpinan Rizieq Shihab yang dinilai berpotensi melawan hukum dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Siapa pun yang melawan NKRI atau yang melawan hukum, kami tolak masuk Maluku Utara, termasuk FPI atau siapa pun itu," kata Salim di Ternate seperti dilansir Antara , Sabtu (14/1).
Seperti diketahui, Forkopimda beranggotakan bupati/walikota, wakil Bupati/wakil walikota, ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, kepala Polres kabupaten/kota, Kepala Kejaksaan negeri, Kepala Pengadilan Negeri, Kepala Komando distrik militer, Kepala Pengadilan Agama dan sekretaris kabupaten/kota.
Saat menyampaikan sikap itu, Salim didampingi Kapolda Brigjen Tugas Dwi Aprianto, Danrem 152/Babullah Kolenel Inf Sahono, Kabinda Brigjen TNI Handi Geniardi dan Ketua MUI Maluku Utara Salman Ahmad. Dia mengatakan, penolakan ini dilakukan dengan mengusung slogan "Maluku Utara Damai Tanpa FPI".
"Ini adalah instruksi pimpinan pusat, bahwa tidak ada imam besar muslim di Indonesia. Jika ada, saya kira itu upaya memecah belah bangsa untuk kepentingan tertentu," katanya.
Salim mengatakan, imam besar hanya ada di beberapa masjid besar. Dia menjelaskan, GP Ansor secara institusi tegas menolak Rizieq Shihab sebagai imam besar.
Sementara itu, Ketua MUI Maluku Utara Salman Ahmad mengatakan, secara organisasi pihaknya juga tidak mengenal pimpinan atau imam besar. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kata Salman, hanya ada pimpinan tertinggi yaitu Presiden. Hal itu sesuai Pancasila dan UUD 1945.
Sebelumnya, sejumlah masyarakat juga menolak keberadaan FPI di Balikpapan, Kalimantan Timur. Massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Pemudi Muslim Balikpapan (APPMB) mendesak Wali Kota Balikpapan agar tidak menginzinkan organisasi itu beraktivitas di kotanya.
Mereka khawatir keberadaan FPI akan mengganggu keberagaman dan kebinekaan masyarakat setempat. Selain FPI, aliansi itu juga menolak Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) yang dinilai sebagai gerakan politik.
http://m.cnnindonesia.com/nasional/2...-maluku-utara/
Salut buat gp ansor..
Ketua GP Ansor Maluku Utara Salim Thaib mengatakan, penolakan itu terkait sepak terjang organisasi kemasyarakatan pimpinan Rizieq Shihab yang dinilai berpotensi melawan hukum dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Siapa pun yang melawan NKRI atau yang melawan hukum, kami tolak masuk Maluku Utara, termasuk FPI atau siapa pun itu," kata Salim di Ternate seperti dilansir Antara , Sabtu (14/1).
Seperti diketahui, Forkopimda beranggotakan bupati/walikota, wakil Bupati/wakil walikota, ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, kepala Polres kabupaten/kota, Kepala Kejaksaan negeri, Kepala Pengadilan Negeri, Kepala Komando distrik militer, Kepala Pengadilan Agama dan sekretaris kabupaten/kota.
Saat menyampaikan sikap itu, Salim didampingi Kapolda Brigjen Tugas Dwi Aprianto, Danrem 152/Babullah Kolenel Inf Sahono, Kabinda Brigjen TNI Handi Geniardi dan Ketua MUI Maluku Utara Salman Ahmad. Dia mengatakan, penolakan ini dilakukan dengan mengusung slogan "Maluku Utara Damai Tanpa FPI".
"Ini adalah instruksi pimpinan pusat, bahwa tidak ada imam besar muslim di Indonesia. Jika ada, saya kira itu upaya memecah belah bangsa untuk kepentingan tertentu," katanya.
Salim mengatakan, imam besar hanya ada di beberapa masjid besar. Dia menjelaskan, GP Ansor secara institusi tegas menolak Rizieq Shihab sebagai imam besar.
Sementara itu, Ketua MUI Maluku Utara Salman Ahmad mengatakan, secara organisasi pihaknya juga tidak mengenal pimpinan atau imam besar. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kata Salman, hanya ada pimpinan tertinggi yaitu Presiden. Hal itu sesuai Pancasila dan UUD 1945.
Sebelumnya, sejumlah masyarakat juga menolak keberadaan FPI di Balikpapan, Kalimantan Timur. Massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Pemudi Muslim Balikpapan (APPMB) mendesak Wali Kota Balikpapan agar tidak menginzinkan organisasi itu beraktivitas di kotanya.
Mereka khawatir keberadaan FPI akan mengganggu keberagaman dan kebinekaan masyarakat setempat. Selain FPI, aliansi itu juga menolak Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) yang dinilai sebagai gerakan politik.
http://m.cnnindonesia.com/nasional/2...-maluku-utara/
Salut buat gp ansor..
tien212700 memberi reputasi
1
1.8K
17
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
672.3KThread•41.9KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya