Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menyatakan menolak program BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebagai solusi mengatasi masalah kesenjangan di Ibu Kota. Pernyataan ini disampaikan Basuki dalam debat calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, di Gedung Bidakara, Jakarta, Jumat malam (13/1/2017).

"Kami tidak setuju program bantuan langsung tunai karena itu tidak mendidik. Kami seperti orang tua yang mendidik anak yang rajin harus kerja, yang tidak rajin tidak boleh dapat," kata Basuki.

Sebagai gantinya, Basuki menawarkan program modal usaha dengan pola bagi hasil.
"Kami modalin semua. Nanti begitu dapat hasil, yang kerja dapat 80%, 20% untuk kami. Setelah anggotanya banyak, 20% ini akan ditaruh di koperasi," kata Ahok. Modal usaha dengan pola bagi hasil itu adalah program keenam dari jurus Basuki dan Djarot dalam mengatasi masalah kesenjangan di Jakarta.

Pertama, jaminan kesehatan.

"Siapapun mau masuk kelas tiga, kami tanggung," ujar Basuki yang akrab disapa Ahok.

Kedua, Jaminan sekolah sampai kuliah.

"Tahun lalu kami sediakan 18 juta yang untuk bisa lolos sampai perguruan tinggi negeri," tutur Ahok.

Ketiga, jaminan perumahan yang hanya Rp 15.000-Rp 16.000 per hari. Keempat, jaminan transportasi, orang dengan gaji UMP (Upah Minimum Provinsi) yang tinggal di rumah susun tidak bayar transportasi.

"Kami telah menambah 2 kali lipat, sebanyak 55 trayek baru supaya ini murah," kata Ahok.

Kelima, sembako.

"Harga beras menurut laporan Bank Indonesia harga beras paling stabil 5 tahun terakhir karena kami memanfaatkan BUMD (Badan Usaha Milik Desa) dengan baik. Memang cabai masih belum," terang Ahok.