Tak gampang memilah antara fakta dan tipuan di era "tsunami" informasi. Apalagi, jika informasi palsu acap kali didesain memanipulasi "emosi" pengguna internet hingga menekan rasionalitas dalam memilah informasi. Akibatnya, kohesi sosial dan persatuan terancam. Pemilihan presiden Amerika Serikat pada November silam mengilustrasikan dampak informasi palsu di media sosial terhadap kehidupan sebuah bangsa. Data Politicawave dari hasil uji petik berita terkait pilpres AS yang dibagikan di Facebook menunjukkan berita-berita palsu dari media tak jelas lebih banyak menarik keterlibatan pengguna Facebook ketimbang berita faktual dari media arus utama. Beberapa pekan sebelum pemungutan suara, berita palsu lebih banyak dibagikan, mendapat reaksi, dan dikomentari ketimbang berita faktual. Penyebaran informasi dan berita palsu yang cenderung bernada negatif terhadap Hillary Clinton disebut beberapa pengamat politik sebagai salah satu dari sekian banyak variabel yang menyebabkan kekalahan kandidat presiden dari Partai Demokrat tersebut.

Jika AS yang infrastruktur demokrasinya terbilang maju seperti itu, bagaimana dengan Indonesia?
Beberapa bulan terakhir ada peningkatan penyebaran informasi palsu di media sosial di Indonesia. Target serangan informasi bohong atau informasi yang "dipelintir" hingga keluar konteks itu mulai dari tokoh agama, tokoh politik, hingga penegak hukum. Sering kali isu yang dibicarakan atau disebarkan memainkan aspek emosi atau "perasaan" pengguna internet dengan menggunakan sentimen primordial ataupun sentimen agama. Judul dan isi informasi dibuat bombastis. Akibatnya, tidak jarang diskusi soal isu yang diulas membuat pengguna internet saling bersitegang. Dalam banyak kasus, diskusi di media sosial itu tidak mengubah sudut pandang dan posisi pihak-pihak yang berbeda pandangan.

Polarisasi
Fenomena tersebut tidak terlepas dari polarisasi pandangan politik yang tak kunjung pulih seusai Pemilihan Presiden RI 2014. Ketika para kandidat yang bertarung di Pilpres 2014 sudah menjalin komunikasi, sebagian pendukungnya masih belum bisa meninggalkan atmosfer pilpres. Sentimen itu terbawa hingga kini. Awetnya polarisasi ini, selain karena tiap-tiap pihak sudah tersentuh "emosi"-nya, juga karena sumbangsih faktor teknis dan ekonomi media sosial. Marc Goodman dalam bukunya, Future Crimes (2015), menjelaskan pengalaman di dunia maya merupakan hasil "kurasi" penyedia layanan. Pengelola laman daring atau media sosial menyaring informasi yang amat banyak lewat rangkaian algoritme, lalu menyajikan informasi yang cocok untuk individu pengguna. Informasi itu disesuaikan dengan karakter individu berdasarkan aktivitas mereka di dunia maya, seperti dari pertukaran pesan atau laman yang dikunjungi. Tujuannya, agar seseorang bertahan makin lama sehingga perusahaan dapat penghasilan iklan lebih banyak lagi. Meski demikian, pola ini berpotensi membuat orang makin sering terpapar dengan ide atau pandangan yang sepaham dengannya. Lama-lama, hal ini menurunkan kadar toleransi mereka terhadap perbedaan pandangan. Hal ini juga diperparah fenomena bias konfirmasi, yakni kecenderungan untuk mencari informasi yang hanya memperkuat pandangannya.

Di Indonesia, pengguna internet dan media sosial terus tumbuh. Pada Juni 2016, penetrasi internet di Indonesia berdasarkan data Internetworldstats sudah mencapai 34 persen atau sekitar 88 juta pengguna. Apakah fenomena informasi palsu dan polarisasi ini di dunia maya akan semakin merenggangkan kohesi sosial di Indonesia? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Semua bergantung pada respons dan antisipasi yang disiapkan. Beberapa aktivis demokrasi digital di Indonesia mendorong program literasi digital di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga didorong mendeteksi dini informasi-informasi palsu. Pada saat bersamaan, memunculkan narasi-narasi penyeimbang untuk menangkis informasi palsu yang agitatif dan berpotensi menimbulkan perpecahan. Pemerintah perlu memiliki desain besar mengelola ruang publik baru di ranah digital, tetapi tetap menghormati privasi dan kebebasan berekspresi. Sinyal positif muncul dari adanya kesadaran kolektif sebagian pengguna internet untuk meminimalkan dampak negatif informasi palsu itu. Akhir Desember ini, pegiat urun daya di dunia maya berencana meluncurkan wadah "Turn Back Hoax".

Fokusnya pada pembangunan basis data (database) dan pelaporan informasi palsu di laman daring, pesan berantai, serta gambar palsu. Selanjutnya, data itu akan jadi basis menandai informasi bohong dan laman penyebar informasi itu. Inisiatif ini muncul karena ada kekhawatiran atas makin maraknya penyebaran informasi palsu yang bisa mengadu domba masyarakat. Namun, inisiatif urundaya masyarakat serta upaya pencegahan pemerintah perlu juga diikuti dengan langkah untuk menyentuh episentrum persoalan. Jika diibaratkan fenomena medis, munculnya informasi palsu di dunia maya yang ditangkap, diyakini, lantas makin membelah masyarakat merupakan simtom atau gejala. Tentu pemangku kepentingan harus mencari "penyakitnya". Tanpa itu, tindakan yang muncul hanya reaktif, dan tak menyelesaikan "penyakit". Globalisasi dan integrasi ekonomi internasional menimbulkan fenomena kelas menengah yang naik dalam mobilisasi vertikal. Namun, ada pula yang "jatuh" dan merasa tidak aman akibat relasi ekonomi politik. Kelas menengah yang "jatuh" itu perlu mencari kambing hitam. Dalam konteks Amerika Serikat, sasaran tuduhan kelas menengah itu jatuh pada imigran Amerika Latin, Asia, ataupun imigran berlatar belakang Muslim. Guy Standing dalam The Precariat: The New Dangerous Class (2011) bahkan menyebut globalisasi menciptakan kelas sosial baru yang berbahaya, yakni prekariat; orang-orang yang tak aman pekerjaannya, tak aman secara identitas, serta tak punya kuasa atas waktunya. Kelas sosial ini mudah tersulut amarah. Dalam konteks Indonesia, kelas menengah yang merasa tidak aman itu tidak bisa menyalurkan kegundahan melalui partai politik ataupun jalur formal lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pola komunikasi yang lebih deliberatif dari para pemangku kebijakan. Selain itu, tentu saja, pemerintah juga harus mengatasi persoalan ketidakadilan dan kesenjangan kesejahteraan yang kini cukup lebar.