KBR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua DPR, Setya Novanto sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik (e-KTP). Hari ini adalah penjadwalan ulang setelah pekan lalu Setnov mangkir lantaran masih berada di Amerika Serikat.

Setnov diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sugiharto. Penyidik telah memeriksa Setnov dua kali dalam kasus e-KTP. Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan pemeriksaannya kali ini untuk menindaklanjuti hal-hal yang masih kurang pada pemeriksaan sebelumnya.

"Ini kan dalam menindaklanjuti ada hal-hal yang masih kurang. (Soal pertemuan-pertemuan) Ya semua saya serahkan kepada penyidik," kata Setya Novanto di Gedung KPK Jakarta, Selasa (10/01/2017).

Selain itu, KPK juga akan memeriksa bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Penyidik juga bakal memeriksa tiga saksi dari kalangan swasta yakni, Vidi Gunawan, Andi Agustinus, dan Dedi Prijono.

Sebelumnya, Nazarudin menyebut Setya Novanto dan Anas Urbaningrum menerima aliran uang e-KTP. Saat pembahasan anggaran proyek, Setya Novanto menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar sekaligus Bendahara Umum Partai Golkar.

KPK telah menetapkan pejabat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan Sugiharto sebagai tersangka. Saat proyek itu digelar, Irman menjabat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan Sugiharto menjabat Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan.

Dua orang itu disangka bersama-sama menggelembungkan harga proyek pengadaan e-KTP. Menurut KPK, korupsi e-KTP diduga telah merugikan keuangan negara hingga Rp2,3 triliun, dengan total nilai proyek Rp6 triliun.

http://kbr.id/berita/01-2017/kasus_e...din/88054.html