Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid menyarankan, jika Pemerintah berencana menggunakan dana setoran haji untuk pembangunan infrastruktur, maka harus membicarakan terdahulu dengan DPR. Hal itu supaya jangan sampai ada polemik dikemudian hari. Sebab, ada puluhan triliun uang rakyat yang tersimpan dalam tabungan setoran haji itu.

"Jangan sampai dana puluhan triliun dari setoran haji itu dipakai pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Karena dana tersebut mayoritas merupakan uang jamaah haji yang berada di desa-desa," kata Sodik dihubungi di Jakarta, Senin (9/1/2017).

Dijelaskan bahwa, saat ini tak sedikit dari jamaah miskin yang rela menyisihkan uang makan, pakaian serta kebutuhan hidup lainnya dengan menabung demi bisa berangkat ke tanah suci.

"Mereka punya niat untuk menabung demi dapat menunaikan ibadah haji, yang lalu dipinjamlan oleh pemerintah, maka ini sangat ironis," kata Sodik menyayangkan.

Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi VIII ini meminta, agar Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin dalam hal ini harus ekstra hati-hati jika ingin mengeluarkan kebijakan tanpa pembahasan dengan Komisi VIII DPR sebagai lembaga kemitraannya.

Beberapa waktu lalu Menag Lukman Hakim mengutarakan rencanatersebut usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden di Istana Bogor, Jumat (5/6/2016) lalu.

Terkait itu, Komisi VIII DPR akan mengagendakan rapat dengar pendapat bersama Kementerian Agama guna membahas perihal rencana pemerintah dalam hal penggunaan dana setoran Haji tersebut untuk kepentingan pembangunan infrastruktur.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo berencana membentuk investasi dari dana haji di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang jumlahnya triliunan rupiah untuk membangun infrastruktur.

Jokowi menilai, investasi berbentuk infrastruktur sangat menguntungkan karena akumulasi dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada 2014 mencapai Rp73,79 triliun.

Apabila ditarik sampai tahun 2022, maka diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp 147,67 triliunan. Dengan dana sebesar itu, Jokowi menginginkan dana harus dikelola dengan baik oleh kalangan profesional, bukan dari orang-orang politik.

http://www.netralnews.com/news/polit...bicarakan.dulu