JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengklarifikasi beredarnya berita dan meme yang keliru terkait tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam pengurusan STNK dan BPKB. 

Menurut dia, ada pemberitaan salah yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo mempertanyakan kembali Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) yang sudah diteken. 

"Yang terjadi adalah pada hari pertama berita itu muncul, saya ditanya wartawan. Saat itu saya baru bertemu Presiden di istana. Saya ditanya, Pak Menko ini naik lho sekian kali lipat. Waduh, saya belum mengerti itu. Terus ditanya lagi, pernahnggak Presiden bicara soal PNBP. Oh, kalau itu pernah," ujar Darmin dalam keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu (7/1/2017).

"Presiden pernah menyatakan kalau tarif PNBP yang menyangkut kepentingan orang banyak, ya janganlah dinaikkan terlalu tinggi. Ini harus dipertimbangkan betul," lanjutnya.

Darmin menerangkan, arahan Presiden tersebut telah diucapkan sebelum beredar kabar kenaikan tarif PNBP dalam pengurusan STNK dan BPKB. Apalagi, saat itu pihaknya hanya menjelaskan secara umum tentang arahan Presiden mengenai  PNBP.

"Berita dan meme itu dibuat seolah-olah Presiden mengomentari soal STNK. Bukan. Itu sudah pelintiran. Waktu itu saya memang belum mengerti soal STNK itu. Itu hari pertama saat beritanya mulai muncul. Jadi saya ingin meluruskan, jangan digambarkan seolah-olah Presiden mengomentari apa yang sudah diteken karena kemudian orang mulai ngomong macam-macam," jelasnya.

Dirinya berharap penjelasan ini bisa menjernihkan sebagian isi pemberitaan yang keliru, bahkan dibuat meme, yang sudah terlanjur menyebar luas di masyarakat.

"Saya memang menceritakannya baru-baru ini, tapi referensinya adalah karena ada pertanyaan apakah Presiden pernah memberi arahan tentang PNPB. Ya pernah. Masak nggak pernah?" tandasnya.

Sebelumnya, beredar meme yang memuat berita bahwa Presiden Joko Widodo mempertanyakan kembali kenaikan tarif STNK dan BNPB. Dalam meme tersebut juga muncul perbedaan pendapat antara Menkeu dan Kapolri soal siapa yang menggagas kenaikan biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor.

http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...in.klarifikasi

akhirnya diklarifikasi..
nasbung gagal crot lagi..