Jakarta, GATRAnews - Presiden Joko Widodo meminta Dewan Energi Nasional (DEN) memikirkan cara mendapatkan energi terbarukan dan jangan lagi mengandalkan energi fosil. Menurut Jokowi, sektor energi merupakan salah satu hal yang benar-benar menjadi perhatian serius pemerintah. Upaya pemerataan di sektor energi merupakan perwujudan dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 
"Kita tidak boleh membiarkan rakyat kita di Papua, di daerah perbatasan, serta di pulau-pulau terpencil dan terdepan mengalami ketidakadilan karena harus membeli BBM (bahan bakar minyak) dengan harga yang berlipat-lipat dibandingkan Jawa dan Sumatera. Kita juga tidak boleh membiarkan rakyat kita di pelosok Nusantara tidak memperoleh penerangan listrik di malam hari," kata Presiden saat memimpin sidang paripurna keempat Dewan Energi Nasional (DEN) di Kantor Presiden, Jakarta, pada Kamis (5/1).
 
Dalam arahannya Presiden juga mengingatkan arah pengembangan sektor energi nasional sebagaimana yang telah disampaikan pada sidang paripurna Dewan Energi Nasional sebelumnya yang digelar pada 22 Juni 2016 silam. Presiden memandang diperlukan adanya terobosan-terobosan baru untuk mengatasi ketergantungan impor bahan bakar dan juga dalam pengembangan energi bersih dan terbarukan.
 
"Saya kira ke depan sangat berbahaya sekali apabila kondisi ini masih kita pakai terus menerus tanpa melakukan riset dan terobosan-terobosan dalam membangun ketahanan energi kita. Utamanya karena kita sekarang memiliki produksi CPO, biomassa, dan batu bara yang tidak kecil. Ini kalau betul-betul dilakukan riset besar-besaran akan dapat melahirkan terobosan sehingga kita tidak bergantung terus kepada BBM. Saya kira seperti ide penemuan shale gas di Amerika, kira-kira seperti itu yang kita inginkan," ujarnya.
 
Baca juga: Saatnya Indonesia Bangun Green Fuel 
 
Sebab, Kepala Negara yang juga bertindak sebagai Ketua DEN berpendapat bahwa saat ini Indonesia masih belum memberi perhatiannya kepada rencana jangka panjang terkait dengan ketahanan energi nasional. Padahal, Indonesia memiliki potensi untuk dapat terhindar dari ketergantungan impor bahan bakar minyak.
 
"Hutan kelapa sawit kita yang mencapai 13-14 juta hektare saya kira memberikan sebuah peluang kepada kita untuk tidak bergantung dengan negara yang lain. Kalkulasi jangka panjang yang seperti itu harus benar-benar kita hitung sehingga ketakutan kita akan kekurangan BBM dan energi betul-betul sudah terdesain sejak awal. Ini yang sampai sekarang menurut saya belum kita seriusi dengan baik," terang Presiden.
 
Hadir dalam sidang tersebut seluruh unsur yang mewakili pemangku kepentingan dan yang mewakili pemerintah dalam Dewan Energi Nasional. Dari unsur pemerintah tampak hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku Wakil Ketua DEN, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan selaku Ketua Harian DEN, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. 
 
Hadir pula dalam sidang tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Reporter: Ervan Bayu
Editor: Dani Hamdani 
 
 

Sumber : http://www.gatra.com/ekonomi/industr...-pengganti-bbm

---


- Saatnya Indonesia Manfaatkan Sawit untuk Pengganti BBM