Janji adakah hutang, maka dari itu menuntaskan janji harus menjadi prioritas

Gubernur dan wakil gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat akan segera mengakhiri masa cuti kampanye pada tanggal 11 Februari 2017. Dengan sisa masa jabatan hingga Oktober 2017, Basuki-Djarot berkomitmen untuk menuntaskan berbagai programnya hingga rampung.

Dalam kurun waktu delapan bulan tersebut, Basuki-Djarot akan mewujudkan sejumlah rencana kebijakan di bidang transportasi, pangan, ekonomi, lingkungan, dan kesehatan.

Untuk transportasi, kebijakan itu adalah memperluas rute layanan TransJakarta hingga dapat mencapai hampir setiap perumahan di Jakarta. Saat ini, rute perumahan ke pusat kota Jakarta yang telah adalah Pantai Indah Kapuk (PIK) - Balai Kota.

Untuk bidang pangan, Basuki-Djarot akan membangun pusat perkulakan di kawasan Pulo Gebang dan Kramat Jati. Warga miskin akan mendapatkan akses membeli bahan pangan dengan harga terjangkau disana. Nantinya warga yang menjadi anggota perkulakan dapat membeli kebutuhan hidup dengan harga pabrik.

Di bidang lingkungan Basuki-Djarot akan segera menuntaskan pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) atau pembakaran sampah suhu tinggi di Sunter, Jakarta Utara. Dengan adanya ITF atau biasa disebut sebagai incenator, akan mengurangi ketergantungan Jakarta terhadap Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat.

Untuk masalah kesehatan, Basuki-Djarot akan segera membangun rumah sakit khusus kanker, di lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras yang tertunda karena sempat terseret adanya dugaan korupsi yang ternyata tidak terbukti oleh KPK.

Kinerja pemerintah provinsi DKI Jakarta selama ditinggal cuti Basuki-Djarot memang bisa dikatakan melempem. Beberapa kritikan mengemuka khususnya kepada Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono yang kerap membuat kebijakan kontroversial dan kontradiktif dari apa yang telah dicanangkan Basuki-Djarot. Belum lagi ditambah dengan melambannya kinerja para PNS yang mengakibatkan pelayanan masyarakat jadi terhambat.

Dengan masuk kembali Basuki-Djarot ke Balaikota dapat menjadi berita baik untuk warga DKI Jakarta yang merindukan pelayanan birokrasi yang cepat dan responsif. Paling tidak kita sebagai warga Jakarta masih tetap merasakan kinerja dari Basuki-Djarot hingga 8 bulan ke depan.