Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menyebut Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah gagal menjalankan roda pemerintahan. Janji-janji politik hanya bualan semata, nyatanya janji Jokowi hingga setahun berselang tidak juga direalisasikan.

“Setahun lalu pasangan ini (Jokowi-JK) menebarkan harapan memperbaiki keadaan dan kondisi bangsa yang terpuruk. Masyarakat begitu yakin pasangan ini mampu membawa perubahan,” tegas Ketua Umum PMKRI Lidya Natala Sartono dalam orasinya di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).

Tragisnya, setelah mendapatkan mandat rakyat melalui hajat demokrasi lima tahunan Pilpres 2014, setahun memerintah rakyat justru disuguhi kegaduhan tim kerja presiden dan wakilnya. Bongkar pasang pembantu presiden yang dinilai tidak sejalan dengan visi pemerintah menjadi buktinya.

Di sisi lain, Jokowi tidak mampu bertindak tegas menyikapi permasalahan di internal Istana. Padahal intrik internal itu sangat mengganggu jalannya pemerintahan dan sangat tidak menguntungkan kepemimpinannya.

Dibidang sosial, politik, hukum dan lingkungan, menurut Lidya juga tidak berjalan sebagaimana harapan rakyat Indonesia. Meningkatnya angka kemiskinan, kekerasan beragama, merajalelanya korupsi, menjadi potret kegagalan pemerintah.

“Faktanya hari ini komitmen pemerintah dalam mengatasi kasus korupsi sangat tidak terlihat, justru mengkebiri wewenang KPK,” jelas dia.

Janji menciptakan lapangan pekerjaan justru direalisasikan dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dimana-mana. Janji mengatasi kemiskinan hanya berhenti pada retorika belaka. PMKRI lantas menyinggung rakyat yang kian jenuh dan frustasi dengan kebijakan demi kebijakan pemerintahan Jokowi.

“PMKRI mendesak Jokowi-JK mundur dari jabatannya dan bubarkan parlemen, karena tidak mampu mengakomodir kepentingan rakyat Indonesia. Segera bentuk pemerintahan transisi,” demikian Lidya.

http://www.aktual.com/pmkri-turunkan...ahan-transisi/