Liputan6.com, Bandung - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung mencatat konflik kebebasan berkeyakinan dan beragama di Jawa Barat (Jabar) tertinggi dibanding daerah lain sepanjang 2016.

Sebanyak 20 kasus terkait kebebasan berkeyakinan dan beragama itu dinilai terpicu oleh longgarnya penegakan hukum oleh pemerintah sehingga hal tersebut kerap kali terjadi.

Menurut Direktur LBH Bandung, Arip Yogiawan, longgarnya penegakan hukum oleh pemerintah terkait kebebasan berkeyakinan dan beragama tersebut membuat pelaku intoleran melakukan intimidasi dengan menggunakan nama kelompok yang berbeda.

"Ada beberapa aktor yang berubah," kata Arip Yogiawan di Bandung, Selasa 27 Desember 2016.

Dia mengatakan seluruh kasus terkait kebebasan berkeyakinan dan beragama itu merupakan salah satu konflik yang didampingi secara hukum oleh lembaganya.

LBH Bandung menyatakan selain kasus kebebasan berkeyakinan dan beragama, pendampingan secara hukum juga dilakukan untuk 10 kasus sengketa perburuhan, enam kasus kerusakan lingkungan dan ekologis, enam kasus kriminalisasi petani, serta enam kasus kebebasan berekpresi dan berpendapat.

"Kasus kebebasan berekspresi dan berpendapat seperti pembatasan seni gerak pantomim oleh polisi, pelarangan pentas Tan Malaka oleh ormas, pembatalan dan larangan diskusi tentang keberagamanan oleh ormas, pembubaran diskusi intelektual di kampus oleh ormas dan kampus, serta pembubaran lapak baca yaitu Perpus Jalanan Bandung," kata Arip.

Kasus lainnya yang didampingi secara hukum yaitu empat kasus perempuan, tiga kasus konflik lahan, dua kasus kriminalisasi pejuang lingkungan dan satu kasus penggusuran.

http://regional.liputan6.com/read/26...barat-kok-bisa

Ini jabar enak-nya digempabumiin kyk aceh dulu